Hariyanto, KaDiskoumnaker Kota Mojokerto. Foto: YUDI EP/BANGSAONLOINE
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Program pengangkatan tenaga kerja difabel yang digaungkan Pemkot Mojokerto selama ini jalan di tempat. Hingga kini belum ada satu pun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selain Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker), Dinas Sosial dan Balitbang mengikuti jejak menggunakan tenaga kerja berkebutuhan khusus tersebut.
Padahal, alih-alih mensukseskan program Wali Kota Masud Yunus tersebut dinas yang dulunya adalah Disnaker tersebut melatih dan membekali 25 warga difabel dengan kemampuan komputer.
BACA JUGA:
- Kirab Mojobangkit, Lestarikan Sejarah dan Budaya di Kota Mojokerto
- Terima Tim Penilai Lomba PKK Jatim, Pj Wali Kota Mojokerto Optimis Kelurahan Surodinawan Juara
- Terbuka untuk Umum, Semarak HUT Kota Mojokerto, Mojo Shop Fiesta 2024 Banjir Hadiah dan Diskon
- Minimalisasi Disinformasi, Pj Wali Kota Mojokerto Launching Klinik Hoaks
"Kami telah memberi pelatihan komputer pada 25 orang warga difabel. Dari sekian banyak calon tenaga kerja tersebut hanya 15 orang yang lulus seleksi nasional," papar Kadiskoumnaker Hariyanto, Kamis (17/5).
Dari program tersebut mantan Kadispendik tersebut berharap program rekrutmen difabel yang digagas wali kota sukses. "Kita telah menyiapkan tenaga kerjanya meskipun dengan berbagai kendala. Tapi belum banyak OPD yang melaksanakan," keluhnya.
Menurutnya, hingga kini penggunaan tenaga kerja difabel oleh OPD masih minim. "Baru kami, Dinsos dan Balitbang. Seperti Tita (30) misalnya, kini menjadi staf kami dalam melaksanakan hubungan industrial, BPJS ketenagakerjaan. Padahal Kasinya kosong. Kami berharap Kota ini peduli difabel," tuturnya.
Ke depan Hariyanto berharap setiap OPD agar merekrut sesuai kapasitas dan kemampuan.
"Seperti halnya perusahaan-perusahaan swasta sudah mulai banyak melaksanakan program ini," jelasnya.
Ia menuturkan program ini tak mudah. Sebab tak banyak orang tua mereka mengijinkan anaknya bekerja dengan sejumlah pertimbangan. "Kendala di orang tuanya banyak yang tidak mengijinkan," keluhnya.
Disisi lain, anggota DPRD Kota Mojokerto Denny Novianto berharap OPD mensukseskan program rekrutmen difabel. "OPD mestinya malu dengan swasta. Masak perusahaan-perusahaan saja menggunakan tenaga difabel namun OPD nya yang berhubungan langsung dengan walikota malah mengabaikannya. Ini kan kontra produktif namanya," sindirnya.
Politisi partai Demokrat ini menyatakan apabila ada rekrument Aparatur Sipil Negara (ASN) pembukaan tenaga difabel ini juga masuk prioritas.
"Sebagai warga Negara, mereka juga mempunyai hak yang sama. Dan mereka harus diberi peluang yang sama juga," pungkas Denny. (yep/ian)
