Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY juga mengaku mendengar ada kekhawatiran jika justru PDI-P yang menolak perppu itu. Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menolak perppu ini karena dari awal menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung.
Partai Demokrat sebagai penyeimbang lebih memilih ikut dalam paket yang diajukan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pencalonan pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. Mengapa Demokrat tak mau ikut dalam koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla?
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, hingga saat ini tidak pernah ada ajakan dari koalisi Jokowi-JK untuk mengajukan paket bersama.
"Sejauh ini tidak ada komunikasi. Kayaknya belum akan ada," ujar Syarief di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).
Di sisi lain, Syarief melanjutkan, KMP sejak awal sudah melakukan komunikasi dengan Demokrat. Akhirnya, kedua pihak sepakat untuk saling mendukung dalam mencalonkan pimpinan MPR.
"Ini tidak ada bargaining, tidak ada bargaining," ulangnya.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengungkapkan hal serupa. Dia menilai koalisi Jokowi-JK sudah gagal dalam melakukan komunikasi dengan partainya.
"Sikap politik Demokrat di DPR dan MPR tergantung siapa yang mendukung secara penuh. Kalau kita tidak bergabung dengan PDI-P, itu karena komunikasi politik dengan PDI-P sudah gagal, (dan) kita lebih cocok dengan Koalisi Merah Putih," ujarnya.
Pemilihan MPR akan dilakukan dalam sidang paripurna sore ini. Demokrat bersama KMP sudah sepakat mengajukan paket dengan komposisi 1 dari DPD dan 4 dari parpol koalisi.
Sementara itu, komposisi paket dari koalisi Jokowi-JK adalah perwakilan DPD sebagai ketua MPR, sementara empat lainnya dibagi rata antara koalisi mereka dan KMP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
