Upaya Meningkatkan Pelayanan Akte Kependudukan, Komisi A DPRD Lamongan Belajar ke Sragen

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Lamongan terus berupaya mendorong Disdukcapil untuk meningkatkan layanan akte kependudukan, dengan menambah ilmu ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang telah banyak menelurkan inovasi pelayanan Disdukcapil.

Inovasi yang didapat oleh DPRD seperti disampaikan ketua Komisi A DPRD Lamongan, Ali Makhfudl, saat bertandang ke Sragen di antaranya, terkait sistem penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) dan isbat bagi akta kelahiran yang terlambat.

Selain itu, Komisi A juga ingin melihat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen mempunyai inovasi sebagai berikut: Layanan Semedi (Sedino Mesti Dadi/sehari pasti jadi) dalam penyelesaian akta catatan sipil dan dokumen kependudukan.

Ada juga kata Ali -panggilan akrab Ali Makhfudl-, Semedi Barata (Bayi Lahir Berakta) dari rumah sakit; Semedi Pawarta (Pasien Wafat Berakta) dari rumah sakit; Pandu Online (Pelayanan Kependudukan Terpadu Online), antara lain penerbitan akta kelahiran, kematian, dan KIA; Pecel Pindang (Percepatan Pelayanan Pindah Datang); Terpana Doa (Tertib Penyimpanan Dokumen Akta).

Dan di tahun 2019, mempunyai inovasi: ATM KIA Mandiri (Anjungan Tempat Mencetak Kartu Identitas Anak) secara mandiri; Lapor Kakak (Layanan bagi purna tugas untuk mendapatkan KTP dan KK); Si Anton (Sistem Antrian Online).

Dinas Capilduk Sragen memilik tiga kartu saraswati, yaitu: Melati (benar-benar melarat tenan); Menur (menurut aku, kowe yo melarat); Kenanga (kenang-kenangan kowe yo miskin).

Pembuatan inovasi tersebut, guna memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Dan terdapat gedung KIA, pojok baca, dan laktasi untuk memberikan kenyamanan kepada pemohon.

Tingkatkan PAD, Komisi B ke BUMD Bantul

(Anggota komisi B DPRD Lamongan saat melakukan koordinasi ke BUMD Kab. Bantul)

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan berkoordinasi dengan BUMD Kabupaten Bantul, dalam upaya terus mendorong Pemkab Lamongan menaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rombongan para wakil rakyat Lamongan ini diterima oleh Mulyo Subagyo Kabag Administrasi Perekonomian, Aris Direktur PD. Bank Bantul, Aditya Direktur PD Aneka Dharma, dan Arianto Direktur PDAM.

BUMD Kabupaten Bantul, kata Ketua Komisi B DPRD Noor Fathonah menyebutkan, mempunyai 3 perusahaan daerah, yaitu PD. Bank Bantul, PD. Aneka Dharma dan PDAM. Saat ini, PD.

Aneka Dharma bergerak di bidang perdagangan umum meliputi pengadaan, percetakan, dan suplai sudah bekerja sama dengan PT. Adikarya.

PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikenakan biaya sebesar Rp. 1.300/kubik, sedangkan untuk tahun 2020 ada 2.000 sambungan rumah dengan biaya pemasangan jaringan sebesar Rp.100.000/MBR dan Rp.1.100.000 untuk pemasangan Reguler.

"PDAM dalam meningkatkan PAD bekerja sama dengan Kejaksaan setempat untuk membantu menangani pelanggan yang tidak mau membayar," ungkapnya.

Ia berharap Lamongan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kab Bantul dalam upaya menertibkan pelanggan yang bandel.

Komisi C Layani Kunker dari Komisi D DPRD Jepara

(Ketua Komisi C DPRD Lamongan saat menerima kunjungan dari anggota komisi D DPRD Kab Jepara)

Komisi D DPRD Kabupaten Jepara melakukan koordinasi ke DPRD Kabupaten Lamongan dalam upaya melihat dari dekat progres penanganan pembangunan di Kota Soto.

Rombongan para wakil rakyat ini, diterima oleh Muhammad Burhanudin Ketua Komisi C, dan Sugeng Santoso anggota Komisi C, serta DPUPR Kabupaten Lamongan di ruang Banggar DPRD Lamongan.

Kunjungan tersebut seperti disampaikan oleh Burhanuddin, mengambil tema "pengelolaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang pelabuhan".

Kedua daerah, kata Burhanuddin, saling memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang pelabuhan. "Kita sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Lamongan dalam penataan pelabuhan," terangnya.

Komisi D Rakor Bersama Gugus Tugas Cegah Penyebaran Corona

(Anggota Komisi D DPRD Lamongan saat melakukan rapat kerja dengan gugus tugas)

DPRD Lamongan melalui Komisi D mendorong Pemkab dalam upaya mencegah merebaknya Corona, salah satunya melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Gugus Tugas Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, beberapa hari yang lalu.

Komisi D melalui ketuanya Abd Shomad mengapresiasi kecepatan gugus tugas dalam meng-update jumlah orang yang terdampak Covid-19 di Lamongan.

"Gugus tugas sendiri meng-update status perkembangan melalui media sosial instagram milik Dinas Kesahatan Lamongan, ini patut diapresiasi," ungkapnya.

Komisi D, lanjut Shomad, mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mempersiapkan rumah sakit rujukan dan rumah sakit isolasi untuk pasien positif Covid-19.

Sementara itu, Rumah sakit yang ditunjuk pemerintah adalah RSUD dr. Soegiri dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sedangkan untuk tempat isolasi di Puskesmas Karangkembang Babat. (qom/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News