Fajar BS Lase, Staf Khusus Kemenkumham RI Bidang Transformasi Digital. (foto: ist).
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ngawi mendapat kunjungan dari Staf Khusus Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) RI, Senin (10/8/2020). Kunjungan itu dalam rangka mempersiapkan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Dalam kunjungan itu, Fajar BS Lase, Staf Khusus Kemenkumham RI Bidang Transformasi Digital dengan didampingi Kepala Wilayah Kemenkumham Jatim disambut langsung oleh Hendro, Kalapas Ngawi.
Sebelum menyampaikan sambutannya, perwakilan dari Kemenkumham RI tersebut disuguhi paparan tentang kondisi Lapas Kelas II B Ngawi oleh Hendro.
Kalapas Ngawi tersebut memberikan gambaran usaha yang telah dilakukan pihaknya dalam membenahi diri demi mewujudkan program pemerintah yang bersih. "Kondisi gedung warisan zaman Belanda tersebut saat ini kapasitasnya sudah over. Akan tetapi, kami terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik," ujarnya.
Sementara itu, Fajar BS Lase saat menyampaikan sambutannya memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Kalapas Ngawi. "Saya terharu melihat semangat Pak Kalapas. Seyogyanya bagi yang sudah sehat semakin semangat," ujar Fajar BS Lase.
"Dan dari 521 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia dari Kemenkumham, ternyata dari Lapas Ngawi menunjukkan upayanya untuk berbenah pada kualitas pelayanan pada masyarakat maupun warga binaan," sambungnya.
Diharapkan, lapas dan rutan yang merupakan bagian dari pemerintah dapat terus berbenah dalam segala bidang, terutama pelayanan pada masyarakat. Dengan meningkatnya mutu pelayanan, masyarakat akan mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diterima.
"Ini adalah gerakan pemerintah yang ingin merealisasikan pemerintahan yang bersih dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," jelasnya.
Ia menerangkan, lapas dan rutan yang merupakan bagian dari Kemenkumham, diharapkan dapat menjadi pelayan pada warga binaan. Hal tersebut dengan tidak adanya segala pungutan yang tidak jelas, serta adanya kejelasan prosedural dalam memberikan pelayanan.
Ia menambahkan, dengan peningkatan mutu pelayanan, nantinya lapas dapat menjadi bagian pemerintah yang bersih dan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.
"Dan ini adalah gerakan pemerintah yang sedang kita gelorakan. Bukan karena ini dikompetisikan, akan tetapi ini merupakan komitmen dari pimpinan," pungkasnya. (nal/ros/zar)
Berita Terkait
