Hari Putri Lestari, S.H., M.H., Anggota Komisi E DPRD Jatim. foto: ist.
Ia mendorong Pemerintah Jawa Timur lebih intens berkoordinasi dengan kepala daerah se-Jawa Timur, terutama daerah yang masih sangat tinggi angka AKI-nya. Terlebih terkait fasilitas dan pelayanan kesehatan ibu hamil hingga ke tingkatan desa.
Terkait fungsi legislasi, HPL mengatakan, meskipun sudah ada Perda Kesehatan Tahun 2014 dan upaya kesehatan tahun 2016, namun pihaknya belum dapat memprediksi kapan berakhir pandemi Covid-19 ini.
Ia menegaskan, jika diperlukan ada usulan raperda, pihaknya akan segera mengkaji bersama OPD terkait, atau cukup peraturan gubernur.
Menurutnya, bila mengacu pada APBD Jawa Timur 2021, anggaran untuk pelayanan ibu dan anak sangat minim. Padahal anggaran untuk dinas kesehatan berkisar 13,4% dari APBD.
Karena itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada dinas kesehatan untuk mengkaji ulang perubahan yang akan dibahas bulan depan melalui pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun anggaran 2021. Tentu, pengakajian tersebut dikhususkan guna memprioritaskan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil.
“Salah satu keberhasilan masa depan bangsa adalah kualitas kesehatan ibu hamil dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kami Komisi E berkomitmen mendukung Pemerintah Jawa Timur untuk memprioritaskan permasalahan kesehatan,” pungkasnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
