Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Ketua DPRD Jatim Disambati Mahalnya Harga Sembako

Editor: Rohman
Wartawan: Syuhud
Senin, 18 April 2022 13:19 WIB

Hj. Siti Muafiyah (depan empat dari kanan) ketika mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan dengan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Jatim, H. Kusnadi disambati mahalnya harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Keluhan itu terungkap saat Kusnadi menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di rumah Ketua DPC PDIP Gresik, Mujid Riduan, di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Minggu (17/4/2022) malam.

Dalam kesempatan itu, para peserta yang mayoritas pedagang juga mengeluhkan mahalnya komoditi bahan baku tahu dan tempe.

"Pada mengeluh, harga kebutuhan pokok pada naik," ucap Bendahara DPC PDIP Gresik, Hj. Siti Muafiyah, yang juga hadir dalam acara itu saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Senin (18/4/2022).

Para pedagang mengaku dilema. Sebab, mereka khawatir dikomplain pembeli apabila menaikkan harga atau menyusutkan ukuran tahu dan tempe.

"Jadi serba repot. Bahan pokok sekarang kalau dinaikkan kian mencekik rakyat. Namun kalau tidak dinaikkan, para petani dan pembuat tahu dan tempe tak dapat untung," tuturnya.

Menurutnya, butuh diskusi panjang untuk menjadikan harga-harga normal kembali. "Tak boleh menyalahkan petani maupun pedagang," ucapnya.

Lanjut Muafiyah, saat ini yang dibutuhkan peternak maupun pedagang adalah bantuan atau subsidi, misalnya pinjaman bank dengan bunga terjangkau dan lainnya. Namun fakta yang terjadi, orang miskin justru mensubsidi orang kaya.

"Buktinya apa? Coba kalau kita utang di bank. KPR katakan bunganya 30%. Itu orang miskin yang utang. Tapi, kalau anggota DPRD yang utang, bunganya 10%. Coba dipikir. Makanya, dibutuhkan suatu terobosan untuk menyelesaikan masalah ini," beber mantan Anggota DPRD Gresik ini.

Pada pertemuan itu, dia juga mengkritisi pajak penghasilan (PPh) yang diberlakukan untuk komoditi palawijo di pasar modern.

"Saat pedagang beli di pabrik sudah dikenakan PPh. Kemudian saat jual di pasar modern kena PPh lagi. Berarti dobel PPh. Hal ini yang membuat harga-harga menjadi mahal," bebernya.

Hal serupa terjadi pada harga emas, yang PPh-nya dibebankan pembeli.

"Ini dari mana aturannya? Padahal harga emas itu internasional. Makanya saat ini tidak ada yang beli emas. Pasar sepi. Padahal emas adalah alat transaksi, baik sudah berupa perhiasan atau masih bakalan. Untungnya saja tak sampai 2%," terang perempuan yang juga pengusaha perhiasan emas di Gresik ini.

Karena itu, ia minta Ketua DPRD Jatim agar mencarikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat miskin tersebut.

"Kami minta agar Ketua DPRD Jatim bisa membantu mencarikan solusinya agar masyarakat kecil tak makin terbebani, dan tercekik," tutupnya. (hud/mar)

1 2 Tampilkan Semua