18 TKI Jatim Tunggu Eksekusi Pancung, Gubernur Minta Kemenlu Beri Advokasi
Editor: Dur/Revol
Wartawan: Nisa
Rabu, 15 April 2015 22:53 WIB
SURABAYA (BANGSAONLINE.com) - Pasca eksekusi mati Zainab, TKI asal Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi, kini masih 18 TKI asal Jawa Timur yang masih menunggu nasib serupa. Pemprov Jatim meminta Kemenlu (kementerian luar negeri) untuk intensif melakukan advokasi ke TKI tersebut.
“Masih ada 18 warga Jatim yang menunggu nasib serupa. Kita minta Kemenlu makin serius memberi advokasi ke mereka,” kata Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (15/4). Kini 18 TKI asal Jatim yang terancam hukuman mati itu, menurutnya, berada di sejumlah penjara di Arab Saudi.
BACA JUGA:
Bukti Penghormatan Negara Bagi Pahlawan Devisa, Gubernur Khofifah Apresiasi Lounge VVIP untuk PMI
Peminat Kerja ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar Meroket
Kembali Layani Penerbangan, Ratusan PMI Tiba di Bandara Juanda
Ombudsman: Buruh Migran Rawan Jadi Korban Maladministrasi
Kasusnya bermacam macam, sebagian besar adalah pembunuhan terhadap majikan.
Karena nasib eksekusi mati sudah menimpa Zainab, maka Pemprov Jatim tidak tinggal diam. Upaya terus dilakukan baik pendekatan pada keluarga korban maupun jalur diplomasi.
“Kemenlu terus berkoordinasi dengan kita untuk mengetahui nasib mereka serta memberikan bantuan hukum. Jangan sampai mereka mengalami nasib serupa dengan Zainab,” katanya.
Gubernur mengaku sangat kecewa dengan Arab Saudi tidak memberitahu sama sekali bila Zainab akan dieksekusi mati. Bahkan, Pemprov Jatim baru tahu pemberitaan dari media massa.
Awalnya, kata Gubernur, Pemprov Jatim akan mengurus semua keperluan jenazah agar bisa dibawa pulang ke Indonesia. Namun, informasi terakhir sudah di makamkan di Medinah.
“Sekarang yang bisa kita lakukan hanya bisa menjelaskan ke keluarga di Bangkalan, agar bisa menerima kenyataan ini. Pemerintah sudah berusaha maksimal,” ujarnya.
Pemprov Jatim sudah all out memperjuangkan mereka agar terhindar dari hukuman mati dengan beroordinasi Kemenlu. Namun, untuk urusan luar negeri pihaknya menyerahkan sepenuhnya urusan itu ke Kemenlu.