Ini Penyebab Amburadulnya Distribusi Pupuk di Bangkalan
Editor: Siswanto
Wartawan: Ahmad Fauzi
Sabtu, 03 Desember 2022 23:08 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Amburadulnya pengelolaan dan distribusi pupuk di Bangkalan terungkap saat giat Focus Group Disscution (FGD) di Gedung Merdeka, Sabtu (3/12/2022). Agenda tersebut diinisiasi anggota DPRD Jatim dari Bangkalan, Mathur Husairi.
Dalam kegiatan ini dijelaskan polemik pupuk mulai dari distribusi yang tidak transparan, harga tak sesuai HET (harga eceran tertinggi) yakni Rp150 ribu per sak, pupuk yang dijual ke daerah lain, alokasi terbatas, dan petani tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
BACA JUGA:
Peredaran Uang Palsu Resahkan Pedagang di Bangkalan
Cuaca Buruk, Nelayan di Bangkalan Takut Melaut
Spesialis Jambret HP Berseragam SMA di Area Kampus UTM Ditangkap
Ini Baru Maling Sejati, Dua Pemuda di Bangkalan Nekat Curi Motor Polwan
"Saya meminta ketegasan dari pihak pupuk Indonesia untuk menindak jika ada distributor, kios, atau sejumlah pihak, baik dari distributor, kepala desa, dan petani yang melakukan kecurangan atas distribusi pupuk di Bangkalan harus diberikan sanksi," kata Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) Bangkalan, Abdurahiem.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Kepala Desa Bangkalan, Jayus, meminta agar para distributor pupuk untuk tidak melakukan monopoli dan Pupuk Indonesia diharapkan membuka peluang untuk para distributor lainnya. Ia juga mengusulkan agar BUMD dan BUMDes ikut menjadi distributor pupuk agar masyarakat lebih mudah mendapatkannya.
"BUMN seperti Pupuk Indonesia kok menyerahkan sepenuhnya (terkait distribusi pupuk) ke swasta, padahal anak asuh BUMN adalah BUMD dan harus bergandengan tangan. Sehingga, ketika dua badan usaha itu difungsikan akan mendukung kebutuhan petani, apalagi di BUMDes tidak kekurangan tenaga kerja," paparnya.