Dugaan Suap Terkait RDTRK Santer Terdengar di DPRD Kota Batu
Minggu, 12 Juli 2015 14:34 WIB
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Isu suap ratusan juta yang digelontorkan oleh pengusaha tertentu kepada DPRD Kota Batu untuk merubah Rencana Daerah Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) semakin santer terdengar dan semakin jelas. Hal itu diungkapkan Ketua LSM Alab-alab Gaib Sampurno, Minggu (12/7).
Menurutnya, isu itu santer terdengar sampai ke telinganya hari Sabtu (11/7) kemarin setelah ada huru-hara di DPRD Kota Batu, Jum'at (10/7), terkait koordinasi anggota legislatif yang gagal dilaksanakan disebabkan banyaknya anggota dewan yang tidak setuju kawasan ruang terbuka hijau kecamatan Junrejo dialihfungsikan.
BACA JUGA:
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu akan Konsisten Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Politikus PKB Kota Batu Beri Ucapan Selamat kepada KH Ma'ruf Amin dan Gus Muhaimin
Anggota Fraksi PKB Kota Batu Respons Positif Hasil Muktamar Bali
4 Terdakwa Kasus Korupsi Puskesmas Bumiaji Disidang di Surabaya
"Mungkin saja, perubahan alih fungsi kawasan itu memerlukan banyak pertimbangan khusus, atau memang hanya kepentingan pihak tertentu dengan segala kepentingannya," katanya.
Gaib memberikan contoh, di daerah tertentu di Indonesia ini banyak pengusaha melalui tangan besi pemerintah melakukan hal yang tidak lazim, yaitu melakukan suap untuk memuluskan kepentingan usahanya. "Dari memuluskan ijin hingga merubah kawasan tertentu melalui DPRD setempat," jelas Gaib.
Dengan demikian, kata dia, lembaganya akan mengawasi dan melaporkan kepada penegak hukum jika ada tanda-tanda kegiatan Ilegal oleh pihak penguasa. Gaib juga mengaku sudah mulai mencium aroma itu dengan kejadian di DPRD Kota Batu kemarin.
Terpisah, salah satu anggota legislatif kota batu yang tidak mau namanya dipublikasikan membenarkan kejadian kemarin Jum'at (10/07). Saat itu, kata dia, sebanyak 18 Anggota DPRD Kota Batu dari total 25 orang menolak untuk merubah RDTRK kawasan ruang terbuka hijau kecamatan Junrejo untuk dijadikan kawasan kuning.
Menurutnya, acara kemarin itu bisa dibilang kegiatan Ilegal atau tidak resmi. Awalnya, kata dia, hanya bersifat koordinasi saja yang akan dilaksanakan pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Lalu ditunda dan dilaksanakan pukul 16.00 WIB.
"Kalau isu suap, hari ini kami belum mendengar, tetapi hal itu bisa saja terjadi karena koordinasi kemarin itu terkait akan dialihfungsikan kawasan kecamatan Junrejo dari ruang terbuka hijau ke kawasan lainnya. Dan memang sepertinya itu kepentingan beberapa pihak anggota DPRD saja," pungkasnya. (bt1/thu/rvl)