Pemkot Kediri dan BPS Sepakati Penambahan 2.623 Data Sektoral pada 2024
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Muji Harjita
Senin, 11 Desember 2023 21:47 WIB
SDI Kota Kediri tak hanya mendukung kajian dan penelitian yang dilakukan Pemkot Kediri saja, tapi juga menjadi data pendukung untuk menentukan kondisi sosial, ekonomi, SDM serta program dan kebijakan yang harus dibuat pemerintah. Termasuk salah satu dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Kepala BPS Kota Kediri, Parjan, menyampaikan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah.
“IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara/wilayah dan IPM Kota Kediri di tahun 2023 memiliki nilai tertinggi se-eks karisidenan Kediri, yaitu 80,97. Nilai ini menunjukkan ukuran kinerja Pemkot Kediri sangat baik,” ujarnya.
Menurut dia, dari data yang dirilis oleh BPS, IPM Kota Kediri meningkat 0,85, dari 80,12 di tahun 2022 menjadi 80,97 di tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan bertambahnya kompenen penilaian IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) hingga 0,3 dari 75,44 di tahun 2022 menjadi 75,74 di tahun 2023.
Lalu, kata Parjan, penambahan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 15,44 di tahun 2022 menjadi 15,45 di tahun 2023, penambahan kompenen Rata-rata lama Sekolah dari 10,45 di tahun 2022 menjadi 10,69 di tahun 2023 serta kompenen pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) dari Rp.12.762,- menjadi Rp.13.276.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Kediri Apip Permana yang juga menjadi narasumber sekaligus sebagai walidata mengatakan bahwa untuk mencapai rencana aksi Pemkot Kediri kedepan, seluruh OPD dapat menghimpun data-data awal yang berkualitas, valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau datanya saja salah, otomatis eksekusi untuk membuat program kegiatan juga akan salah. Saya percaya dengan kerjasama kita semua, SDI Kota Kediri akan bisa menghasilkan data yang berkualitas,”tegasnya.
Terakhir Apip berharap dengan terwujudnya rencana aksi, diharapkan program-program yang teranggarkan dari APBN dan APBD tidak sia-sia dan tepat sasaran.
“Tentunya, semua program tersebut akan bermuara untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (uji/mar)