Berikut Pesan Pj Gubernur Jatim saat Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Rabu, 03 April 2024 21:49 WIB
Sedangkan terkait dengan digitalisasi, Pj Gubernur Jatim menyebut transformasi digital sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Untuk ke depannya transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan-RB. Mulai dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, portal layanan digital satu pintu, dan lain sebagainya.
“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 lalu berada di angka 3,62 dan masuk kategori sangat sehat. Bahkan tahun lalu mendapat penghargaan pula. Tantangan yang selama ini dihadapi memang ada di talent digital, sistem, dan budaya kerja,” pungkasnya.
Dalam Musrenbang tersebut dilakukan pula pembacaan deklarasi dan penandatanganan surat pernyataan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) oleh Kepala Bapenda Jatim, Kepala Disdik Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dispursip Jatim, dan Direktur RSU Haji Surabaya.
Selain itu, Pj Gubernur Jatim juga memberikan penghargaan perencanaan kabupaten/kota terbaik. Untuk kategori kabupaten, Terbaik 1 diraih oleh Banyuwangi, diikuti oleh Jember dan Blitar. Sedangkan kategori Kota diraih oleh Malang sebagai Terbaik 1 diikuti oleh Mojokerto dan Surabaya.
Serta dilakukan pula penandatanganan MoU BOSDA MADIN oleh Kepala Disdik Jatim dengan Kepala Disdik di 5 Kabupaten/kota. Kelimanya yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu, dan Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.
“Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada.
“Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat,” tuturnya. (dev/mar)