Pesan Adhy Karyono saat Buka Orientasi 1.695 Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Rabu, 09 Oktober 2024 17:11 WIB

Pj Gubernur Jatim saat memberi sambutan.

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, membuka Orientasi bagi 1.695 anggota DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur Angkatan XVII, XVIII, XIX dan XX pada Selasa (8/10/2024).

Pembukaan orientasi ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Pj Gubernur Jatim yang didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Ramliyanto dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Mia Amiati.

Dalam pembukaan ini, Adhy mengucapkan selamat atas pelantikan 1.695 anggota DPRD kabupaten/kota baik yang baru pertama kali dilantik maupun yang terpilih kembali pada periode ini.

“Dengan adanya pelantikan tersebut artinya Bapak/ Ibu telah mengemban suatu kepercayaan, kehormatan dan tugas mulia karena menjadi representasi demokrasi dan wakil rakyat. Menjadi anggota dewan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui kontestasi merupakan tugas berat. Saya percaya dan yakin melalui orientasi ini pemahaman dan pengetahuan mengenai DPRD akan bertambah,” paparnya.

Semua anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim tahun 2024 ini, kata Adhy, harus mengikuti orientasi selama 4 hari yang nantinya dapat berdampak signifikan ketika menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Ini tugas berat untuk BPSDM karena harus menjadwalkan sejumlah 1.695 orang dan itu secara berkelanjutan. Orientasi ini sangat penting karena diawal seorang anggota dewan harus memahami dari mulai fungsi, kewenangan dan tugas yang akan mempengaruhi proses dalam mengemban amanah kedepannya,” ujarnya.

“Melalui orientasi sebagai pengenalan tugas, maka hasil yang diharapkan adalah semua anggota dewan memiliki pola pikir, sikap dan cara pandang terhadap suatu kebijakan, program dan apapun yang bisa dilakukan untuk membangun pemerintahan,” imbuhnya.

Orientasi DPRD Kabupaten/ Kota, lanjut Adhy, juga melibatkan stakeholder dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPSDM Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Lebih lanjut disampaikannya, dalam orientasi ini tidak hanya kebijakan, tapi juga menyoroti isu-isu strategis. Contohnya terkait penganggaran bahwa tidak ada yang bisa mengusulkan _budgeting_ tanpa kerja sama dengan DPRD.

1 2