JK Jijik Dengar Rekaman Freeport, Rizal Ramli: Debat Freeport Konflik Antargeng
Jumat, 04 Desember 2015 01:06 WIB
Kedua, lanjut dia, Freeport harus bertanggung jawab atas proses limbah. "Itu ada laporannya semua bagaimana tanya saja bekas-bekas Dirjen KLH bagaimana Freeport membuang limbah seenaknya tanpa proses," tuturnya.
Ketiga, kata dia, Freeport wajib membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang. Sesuai undang-undang, kata dia, Freeport harus melaksanakan hal demikian pada tahun 2009.
Namun, kata Rizal, Freeport terus menunda-nunda pelaksanaan itu. Terakhir, kata dia, mengenai divestasi.
"Jadi di luar perdebatan yang kiranya seru, ramai di DPR kemarin, kita jangan lupa arahnya, Indonesia harus dapat manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini dirugikan. Di luar itu, kita anggap saja ini perebutan antargeng yang berebut daging lah, apalah kue," ungkapnya.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa Ketua DPR Setya Novanto bisa dikenakan pasal penipuan jika PT Freeport Indonesia merasa dirugikan dan melaporkan politikus Golkar ini ke pihak Kepolisian. Badrodin mengaku mengikuti proses persidangan kasus tersebut di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.
"Seperti yang saya sampaikan ini bisa saja ini ada tindakan penipuan, dari sisi PT Freeport apabila ini merasa dirugikan. Sementara kalau dari hasil semalam belum terlihat, apakah ini tipikor atau pidana umumnya," kata Badrodin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12).
Namun kasus tersebut tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu, dia mengatakan, perlu penelitian dan pengkajian terhadap kasus itu.
"Tadi saya tanyakan ke Jamintel, ini masih dalam penyelidikan artinya kalau penyelidikan itu masih melakukan penelitian termasuk mencari fakta-fakta hukum apakah betul sudah terjadi tindak pidana dan pidana apa," kata dia.
"Jadi makanya Kejagung masih melakukan penelitian belum sampai pada penyidikan. Makanya nanti akan disimpulkan. Karena belum jelas ini apakah Tipikor apa tindak pidana umum. Kalau pidana umum kita juga akan turun. Makanya kita masih tunggu gimana di MKD nya. Ini kan belum. Dari pihak PT Freeport kan juga belum," sambung dia.
Meski rekaman telah mengungkapkan adanya negosiasi kontrak PT Freeport, dia mengatakan, bahwa rekaman yang diputar dalam sidang MKD DPR belum bisa menjadi bukti penipuan. Dia menegaskan, perlu kerja sama dengan PT Freeport untuk mengungkap kasus itu.
"Kita perlu kerjasama, kalau PT Freeport tidak mau kan juga nggak bisa kita tangani. Bukan soal ada tidaknya laporan, perlu ada kerjasama dengan PT Freeport, bagaimana mungkin kita menangani kasus kalau yang dirugikan sendiri tidak bersedia. Ini yang jadi persoalan," tutup dia. (det/kcm/tic/mer/rev)