Sidang Kasus Setya Novanto, Bukti Cukup untuk Tetapkan Tersangka
Sabtu, 05 Desember 2015 00:45 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, lembaganya masih terus menyelidiki kasus dugaan pemufakatan jahat dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dia mengatakan sedang memburu orang yang berpotensi sebagai tersangka setelah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi.
"Kalau proses hukum ada bukti tentu ada tersangkanya dong, tentu kita cari yang berpotensi menjadi tersangka siapa," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/12) dilansir detikcom.
BACA JUGA:
Gandeng Anggota DPR RI, BPN Kabupaten Probolinggo Bagikan Sertifikat dan Gelar Sosialisasi
Terima Kunker Komisi X DPR RI, Adhy Karyono Jabarkan Prestasi dan Tantangan Pendidikan di Jawa Timur
Mahasiswa UTM Ajak Masyarakat Siaga Meski RUU Pilkada Dibatalkan: DPR RI dan Jokowi Bisa Bermanuver
AJI Kediri Kecam Upaya Pembangkangan Konstitusi Elit Politik
"Menangani perkara korupsi ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kami akan tangani secara obyektif," kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, bukti berupa rekaman percakapan yang diserahkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin secara substansi sudah sangat cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, kata dia, Kejaksaan masih harus mendalaminya lagi untuk menguatkan penetapan tersangka kepada pihak yang hingga kini masih dirahasiakannya itu.
"Jadi bukan ilegal. Saya melihat substansinya saja, dan itu diakui oleh yang melakukan rekaman itu. Kami akan kroscek dan verifikasi tim penyelidik sudah komunikasi dengan ahli dari ITB biar semua clear," katanya.
"Kebenaran harus kita ungkapkan, korupsi tak harus nunggu transaksi," imbuhnya.
Prasetyo mengatakan, rekaman percakapan yang durasinya 1 jam 27 menit itu bukanlah suatu laporan biasa. Apalagi, di dalamnya banyak pihak pemangku kepentingan di pemerintahan. Ditambah adanya unsur dugaan korupsi dengan dasar pemufakatan jahat dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
"Penegakan hukum harus berdasarkan fakta dan bukti. Nanti kami lihat semua, ungkap kebenarannya," ujarnya.
"Ada yang lebih penting dibanding masalah pencatutan nama (Presiden Joko Widodo), yaitu unsur korupsinya. Sekarang lagi kami pelajari," ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, jika pemufakatan jahat itu terjadi, negara akan rugi besar. Apalagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai dilangkahi.
Delik pemufakatan jahat itu diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Berikut aturan itu beserta pasal lain yang relevan.
Pasal 15:
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.
Pasal 3: