Kritisi Pejabat Main Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, SBY Mengaku Ditekan Istana | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Kritisi Pejabat Main Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, SBY Mengaku Ditekan Istana

Selasa, 09 Februari 2016 22:33 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sejak lengser dari pemerintahan, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono () kerap menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden . Melalui media sosial, sering sampaikan sejumlah pandangan dan pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri.

Namun, melalui wawancara yang diunggah melalui Youtube pada 6 Februari lalu, mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya.

"Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata dalam wawancara tersebut seperti dilansir merdeka.com, Selasa (9/2).

Menurut , ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vokal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik.

"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir .

Kritik terbaru dari adalah polemik pembangunan kereta cepat milik China dengan rute Jakarta - Bandung yang sedang digenjot pemerintah. Menurut dia, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan tentang proyek itu.

menilai, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Khususnya soal kereta cepat, dia meminta pemerintah tak perlu kecil hati jika mendapat kritik tajam dari masyarakat.

"Memang dalam kehidupan demokrasi apapun yang diputuskan oleh pemimpin termasuk kebijakan yang ditetapkan selalu mengundang pro dan kontra, polemik. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung mengundang polemik dan kontroversi. Pemerintah tidak perlu berkecil hati. Pemerintah harus bersedia mendengarkan, berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, rakyat ingin tahu seluk beluk kereta cepat Jakarta Bandung ini," kata melalui sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, Selasa (9/2).

juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang tender proyek kereta cepat yang akhirnya dimenangkan oleh China. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengajukan proyek ini.

Apalagi, mendengar jika pemerintah menolak proyek kereta cepat Jepang karena meminta jaminan. Namun belakangan ini, juga mendapat informasi jika China meminta jaminan sebelum garap proyek kereta cepat itu.

"Diperlukan transparansi akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar siapa yang membangun kereta cepat ini dengan ongkos berapa, katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan tendernya seperti apa, antara Tiongkok dan Jepang dengan dinamika terakhir ini," jelas .

"Ternyata Tiongkok juga memerlukan jaminan, padahal dulu Jepang minta jaminan pemerintah. Perlu jelaskan, Jepang sahabat kita, Tiongkok sahabat kita," terang .

Dikabarkan, akibat proyeknya ditolak, Jepang sempat marah kepada Indonesia. Sebab, Jepang melihat alasan yang diberikan Indonesia menolak proyek kereta cepat miliknya tidak masuk akal dengan tidak memberikan jaminan apa-apa.

juga bicara isu pejabat yang bermain dalam kereta cepat Jakarta - Bandung ini. Menurut dia, pemerintah perlu jelaskan isu ini. Dia menilai, tak masalah ada keluarga pejabat yang main proyek kereta cepat, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

"Atau ada kecurigaan keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah, tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata .

1 2

Sumber: merdeka.com/detik.com

 

sumber : merdeka.com/detik.com

 Tag:   Jokowi SBY

Berita Terkait

Bangsaonline Video