Kritisi Pejabat Main Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, SBY Mengaku Ditekan Istana
Selasa, 09 Februari 2016 22:33 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sejak lengser dari pemerintahan, Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Presiden Jokowi. Melalui media sosial, SBY sering sampaikan sejumlah pandangan dan pengalamannya selama 10 tahun memimpin negeri.
Namun, melalui wawancara yang diunggah melalui Youtube pada 6 Februari lalu, SBY mengungkap alasan menghilang sejenak mengkritik pemerintah. Menurut dia, ada elemen di lingkar Istana yang tak suka dengan kritik yang disampaikannya.
BACA JUGA:
Resmi Bergelar Doktor, Ada SBY hingga Khofifah di Sidang Terbuka AHY
Menteri ATR/BPN Hadiri Upacara HUT ke-79 TNI
Bansos Beras Diharapkan Lanjut, Presiden Jokowi Janji Akan Bisiki Prabowo
Bersama Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN Peroleh Brevet Kehormatan Hiu
"Saya masih ingat kalau tidak salah dulu sekian bulan lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman bahkan mengirim pesan kepada saya," kata SBY dalam wawancara tersebut seperti dilansir merdeka.com, Selasa (9/2).
Menurut SBY, ini negara demokrasi siapa pun berhak bicara. Dia bahkan menyindir ada orang yang dulu vokal mengkritik pemerintah namun ketika sekarang berada di kekuasaan justru tak mau dikritik.
"Saya pikir ini negara demokrasi tentu siapa pun termasuk saya punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu, kalau saya, saya ingat dulu banyak yang ketika dulu tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang, menghajar, tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan kurang suka dikritik," sindir SBY.
Kritik terbaru dari SBY adalah polemik pembangunan kereta cepat milik China dengan rute Jakarta - Bandung yang sedang digenjot pemerintah. Menurut dia, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan tentang proyek itu.
SBY menilai, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Khususnya soal kereta cepat, dia meminta pemerintah tak perlu kecil hati jika mendapat kritik tajam dari masyarakat.
"Memang dalam kehidupan demokrasi apapun yang diputuskan oleh pemimpin termasuk kebijakan yang ditetapkan selalu mengundang pro dan kontra, polemik. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung mengundang polemik dan kontroversi. Pemerintah tidak perlu berkecil hati. Pemerintah harus bersedia mendengarkan, berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, rakyat ingin tahu seluk beluk kereta cepat Jakarta Bandung ini," kata SBY melalui sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, Selasa (9/2).
SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang tender proyek kereta cepat yang akhirnya dimenangkan oleh China. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengajukan proyek ini.
Apalagi, SBY mendengar jika pemerintah menolak proyek kereta cepat Jepang karena meminta jaminan. Namun belakangan ini, SBY juga mendapat informasi jika China meminta jaminan sebelum garap proyek kereta cepat itu.
"Diperlukan transparansi akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar siapa yang membangun kereta cepat ini dengan ongkos berapa, katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan tendernya seperti apa, antara Tiongkok dan Jepang dengan dinamika terakhir ini," jelas SBY.
"Ternyata Tiongkok juga memerlukan jaminan, padahal dulu Jepang minta jaminan pemerintah. Perlu jelaskan, Jepang sahabat kita, Tiongkok sahabat kita," terang SBY.
Dikabarkan, akibat proyeknya ditolak, Jepang sempat marah kepada Indonesia. Sebab, Jepang melihat alasan yang diberikan Indonesia menolak proyek kereta cepat miliknya tidak masuk akal dengan tidak memberikan jaminan apa-apa.
SBY juga bicara isu pejabat yang bermain dalam kereta cepat Jakarta - Bandung ini. Menurut dia, pemerintah perlu jelaskan isu ini. Dia menilai, tak masalah ada keluarga pejabat yang main proyek kereta cepat, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.
"Atau ada kecurigaan keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah, tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY.
sumber : merdeka.com/detik.com