DPRD Jatim Soal Plastik Berbayar: Itu Kebijakan Ngawur
Rabu, 02 Maret 2016 22:02 WIB
Agar toko atau supermaket mau menyediakan tas berbahan non plastik, ia menyarankan agar pemerintah mau memberi intensif. Baik berupa pemotongan pajak, atau kemudahan dalam pengurusan lainnya.
Sudah selayaknya beban biaya pengganti tas plastik itu dibebankan kepada pihak corporate, bukan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan itu.
"Kita sepakat ada pengurangan tas berbahan plastik. Tetapi bukan dengan cara tidak mikir seperti itu, bukan dengan cara instan, langsung membebani masyarakat," sindir anggota Dewan dapil Tuban dan Bojonegoro itu. (mdr/ns)