Tim Lakardowo Surati Menteri LHK, Tagih Janji Gus Ipul Soal Kasus Limbah PT Putera Restu Ibu Abadi
Senin, 14 Maret 2016 23:38 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tim Pendamping dan Advokasi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang diduga dilakukan PT Putera Restu Ibu Abadi (PRIA), resmi berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK), Senin (14/03).
Surat tertanggal 12 Maret 2016 itu berisi desakan pada Menteri LHK untuk mencabut izin dan penghentian kegiatan PT. PRIA karena terindikasi kuat merusak dan mencemari lingkungan juga warga di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto.
BACA JUGA:
Wagub Jatim Resmikan PPSLB3 di Desa Cendoro Mojokerto
Blokade Jalan Raya, Paguyuban Pemuda Desak Ketua PMI Bangkalan Mundur
PT JAI Keberatan Limbah B3 Dikelola Warga Gempol, Begini Penjelasan Pihak Perusahaan
Rebutan Limbah Avalan PT King Jim, Ratusan Emak-Emak Unjuk Rasa ke Kantor DPRD Pasuruan
Dalam surat yang dikirimkan tim pendamping warga disebutkan, kalau PT. PRIA tidak melakukan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3 secara optimal sesuai aturan.
"Kami juga mendapatkan data kalau PT. PRIA tidak punya izin penimbunan libah B3, sehingga ini menimbulkan dampak berbahaya untuk lingkungan sekitar termasuk warga," ujar Teguh Ardi Srianto Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan - KJPL Indonesia, yang juga Juru Bicara Tim Gabungan Kasus Lakardowo.
Menurut Teguh, diharapkan dengan surat yang sudah dikirimkan ke menteri LHK akan dapat tanggapan secepatnya. "Paling tidak minggu ini kita sudah dapat jawaban, karena surat dikirimkan tim kami secara langsung tanpa lewat pos. Kami datang ke Jakarta hanya untuk menyerahkan surat warga Lakardowo yang sudah resah dan menolak keberadaan PT. PRIA di desa mereka," ujar Teguh.
Selain surat, tim gabungan kasus Lakardowo juga melengkapi dengan beberapa bukti, data, kajian ilmiah, juga foto dan video kasus pencemaran limbah B3 yang dilakukan PT. PRIA di Desa Lakardowo.
"Kami juga mengirimkan video yang memperlihatkan dengan jelas, bagaimana proses kedatangan truk-truk bermuatan limbah B3 yang langsung membuang limbah di dalam lokasi perusahaan PT. PRIA tanpa diolah dan hanya ditimbun tanah. Ini jelas-jelas kesalahan proses pengolahan limbah B3 yang tidak bisa dibiarkan," tegas Teguh.
Dikatakan Teguh, selain melakukan pendampingan secara administratif pada warga Desa Lakardowo yang terpapar limbah B3 dari PT. PRIA, tim gabungan kasus Lakardowo juga membantu warga yang sekarang sedang dikriminalisasi oleh PT. PRIA dengan mendampingi mereka selama proses pemeriksaan di Polsek Jetis, Mojokerto.
"Ada sekitar 8 warga Lakardowo yang sekarang sedang diperiksa polisi karena dituduh melakukan pencemaran nama baik, waktu menggelar aksi penghadangan truk-truk muatan limbah B3 yang akan masuk desa mereka," terang Teguh.
Sampai hari ini, kami juga menunggu janji dan respon dari Syaifullah Yusuf Wagub Jawa Timur yang sebelumnya berencana akan langsung turun ke PT. PRIA untuk melihat proses pengolahan limbah B3 yang dilakukan juga dampak yang sudah diakibatkan kepada warga di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto.
"Semoga janji Gus Ipul ini tidak hanya sekedar janji manis tanpa bukti, sehingga warga akan kecewa dengan Gus Ipul yang sudah menemui warga waktu di Kantor Gubernur, Kamis (10/03) lalu," papar Teguh.
Kasus pencemaran limbah B3 yang diduga dilakukan PT. PRIA ini sudah terjadi mulai tahun 2010 lalu, waktu perusahaan itu mulai beraktivitas di Desa Lakardowo, Jetis, Mojokerto.
Dampak dari kegiatan perusahaan itu, di antaranya warga di sekitar desa sudah banyak yang mengalami sakit gatal-gatal, batuk, sesak nafas, panas tinggi setiap malam dan kebisingan yang ditimbulkan dari mesin backhoe.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi sumur di desa mereka banyak yang berubah airnya. "Kalau dulu sebelum ada PT. PRIA sumur-sumur warga, airnya masih dapat digunakan dengan baik, untuk minum, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena terpapar resapan limbah B3, meski sebelumnya PT. PRIA sempat mengklaim tidak mencemari lingkungan desa," pungkas Teguh. (yu/kjlp/ns)