Minta Perhatian Pemerintah, Ratusan Honorer K2 di Sumenep Gelar Istighasah
Jumat, 25 Maret 2016 15:49 WIB
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Sumenep tak jemu-jemu berupaya mengetuk hati pemerintah agar nasibnya diperhatikan. Pada Jum’at (25/3) siang, ratusan honorer K2 menggelar istighasah di Masjid At-Taqwa di Desa Parsanga, Kecamatan Kota. Dalam istighasah akbar itu, mereka berharap Pemerintah Pusat segera menjadikan mereka menjadi CPNS, sehingga kesejahteraan terjamin.
Ketua Forum Honorer K2 (FHK-2) Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman, memaparkan bahwa honorer sudah membantu pemerintah selama puluhan tahun lamanya. Semestinya dengan pengabdian yang diberikan, honorer layak diangkat menjadi CPNS. Tapi rupanya hingga detik ini pun sama sekali seperti tak diperhatikan.
BACA JUGA:
Tak Diperhatikan Pemerintah, Guru Honorer K2 di Sumenep Berencana Gelar Aksi
Tak Jera Ketuk Hati Pemerintah, Honorer K2 Sumenep Minta Insentif Dinaikkan
Alhamdulillah, Insentif Guru Honorer K2 di Sumenep segera Cair
Datangi Kantor Pemkab, Honorer K2 Sumenep Minta SK Pengangkatan dari Bupati
“Ada yang bahkan mengabdi selama 20 tahun, waktu yang cukup panjang dalam perjalanan pengabdian kami,” paparnya.
Setidaknya demi kesejahteraan para honorer, kata Rahman, pemerintah setempat mengalokasikan dana khusus. Misalnya, pemerintah memberikan honor sesuai UMK yang ada. Dengan kebijakan seperti itu, diyakini para honorer tidak akan menggerutu lagi.
“Kalau upah sebesar dua ratus lima puluh ribu per bulan, mana bisa menyambung hidup dengan layak?” keluhnya.
Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret terkait kesejahteraan para honorer. Lebih-lebih sebagian dari mereka juga mengabdi sebagai guru di beberapa sekolah yang sudah nyata membantu negara dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, A. Sadik, yang kebetulan ada di areal istighasah, menjelaskan pemeritah daerah sudah berusaha memerhatikan nasib honorer yang fokus sebagai tenaga pengajar dengan mengalokasi dana sebesar Rp 4,5 miliar. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk tiap honorer Rp 250 ribu per bulan. Sementara jumlah honorer yang mendapatkan honor sebesar Rp 250 itu sebanyak 1.401 dari total 1.766 honorer yang ada.
“Artinya, pemerintah sebenarnya sudah memerhatikan nasib mereka. Semoga saja ke depan ada penambahan anggaran, dan itu pasti disesuaikan dengan kekuatan APBD,” ungkapnya.
Dia berharap para honorer tidak berkecil soal kesejahteraan yang dimiliki. Karena dengan upaya bersama antara honorer dengan pemerintah daerah, kemungkinan untuk diangkat menjadi CPNS ke depan masih terbuka lebar. (mat/rev)