Pembebasan WNI Belum Berhasil, Keluarga Minta TNI Serang Abu Sayyaf
Minggu, 17 April 2016 23:32 WIB
Saat ini, keluarga Syamsir di Bastem masih dirundung rasa cemas, karena hingga kini belum mendapat kabar pasti apakah kondisi terakhir Syamsir saat ini masih hidup.
"Kami berharap pemerintah bisa bergerak cepat, jangan seperti kejadian peyanderaan ABK Brahma 2 yang justeru menelan korban jiwa akibat serangan tentara Filipina ke kelompok Abu Sayyaf," ungkapnya.
Sementara, keluarga Bayu, asal Klaten, Jawa Tengah, berharap negosiasi yang akan kembali dilakukan pihak perusahaan dan pemerintah dengan kelompok tersebut akan sukses dan dapat membebaskan Bayu Oktaviyanto serta ABK lainnya.
Pasalnya, 20 hari sudah Bayu dan sembilan ABK lainnya ditahan kelompok militan Abu Sayyaf. Selama itu pula, Sutomo, warga Desa Mendak, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, mengaku dilanda ketidakpastian dengan nasib putra pertamanya itu.
Apalagi sejak 26 Maret 2016 saat awal putranya dikabarkan disandera, kesehatan istrinya yang juga ibu kandung Bayu semakin menurun. Apalagi, kabar terbaru yang didengar, kelompok tersebut kembali menahan empat ABK lainnya yang juga bersala dari Indonesia. Hal ini semakin membuat dirinya cemas.
"Istri saya yang juga ibunya Bayu, setiap malam selalu saja menangis teringat Bayu. Kesehatan ibunya Bayu juga semakin menurun memikirkan Bayu. Ditambah, kabar yang saya dengar, katanya kelompok Abu Sayyaf kembali menahan empat ABK dari Indonesia. Terus nasibnya Bayu bagaimana," papar Sutomo saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu 16 April 2016.
Terpisah, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukan penjajakan pengamanan atau patroli bersama di perairan yang menjadi rute dagang, seperti jalur ke Malaysia dan Filipina.
"Presiden baru saja meminta untuk dijajaki dengan Malaysia-Filipina untuk pengamanan bersama," ujarnya saat hadir dalam di acara pelepasan keberangkatan rombongan Jokowi dari Bandara Internasional Halim Perdana Kususma Jakarta ke Eropa, Minggu (17/4).
Luhut juga mengatakan, TNI belum bisa masuk untuk membebaskan WNI yang diculik dan disandera karena kontitusi Filipina mewajibkan harus ada persetujuan parlemen jika tentara asing ingin melakukan operasi militer di negara tersebut. "Konstitusi Filipina tidak memungkinkan untuk itu (operasi gabungan militer), harus ada izin parlemen," jelasnya.
Luhut mengungkapkan bahwa saat ini pihak perusahaan tempat kerja WNI yang diculik kelompok bersenjata di Filipina pada Jumat lalu, juga sudah berangkat ke lokasi untuk melakukan negosiasi.
Luhut menilai penculikan empat WNI dan penyanderaan 10 awak kapal asal Indonesia di Filipina, kasusnya mirip dengan penyanderaan WNI di Somalia yang tidak ada aspek politiknya.
"Kita sedang identifikasi kelompok-kelompoknya, tapi (perkiraan) sementara kok aspek ekonominya yang menonjol di situ," katanya. (viva/okz/dtc/mer/sta)