Dugaan Jual Beli Jasmas di DPRD Jombang, Rekanan Ditunjuk Langsung oleh Dewan, LInk: Itu Suap
Sabtu, 28 Mei 2016 16:24 WIB
"Kalau nilainya di atas Rp 200 juta ya harus mengikuti mekanisme lelang, kalau di bawah nya, yang melakukan penunjukan langsung kepada rekanan itu SKPD, bukan dewan menunjuk rekanan apalagi kemudian meminta fee kepada rekanan," pungkas Dahlan.
Hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Jombang. Data yang dihimpun, paket yang diakui Jasmas dari anggota dewan, seolah menjadi hak sepenuhnya para wakil rakyat. Rekanan yang ditunjuk langsung melakukan kontraktual dengan SKPD terkait namun uang sudah diminta di depan oleh oknum dewan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu rekanan mengaku telah menjadi korban jasmas fiktif. Dalam pengakuannya, rekanan ini dijanjikan oleh dua oknum dewan mengerjakan 10 paket proyek senilai Rp 2,5 M pada tahun 2013. Namun hingga berjalan 3 tahun rekanan ini tidak kunjung mendapatkan haknya.
Belakangan kasusnya sudah diselesaikan dengan bertemunya kedua belah pihak dengan difasilitasi orang berpengaruh di Jombang. Praktik jual beli jasmas fiktif sendiri disinyalir masih banyak yang belum terungkap. Jatah dana hibah usulan Jasmas tahun 2015 paling besar untuk ketua DPRD, yakni Rp 1,1 miliar.
Sedangkan tiga wakil ketua, masing-masing menerima jatah Rp 1 miliar. Adapun posisi ketua komisi sekitar Rp 700 juta dan untuk ketua fraksi Rp 650 juta dan Anggota 500 juta.
Menanggapi hiruk pikuk di tubuh DPRD Jombang, Wakil Ketua DPRD Jombang, M. Subaidi Muktar langsung mengambil langkah inisiatif menggelar rapat evaluasi kinerja dewan, khususnya pentingnya merespon terkait berbagai pemberitaan miring yang dialamatkan ke intitusi dewan.
Ia menegaskan tidak tepat kemudian jika semua permasalahan ataupun isu miring mengenai internal dewan lantas digeneralisasir. "Artinya harus dibedakan, kinerja dewan secara perseorangan dan satu sisi kinerja secara kelembagaan,” paparnya.
Dari hasil rapat nanti akan ditentukan semua kelebihan atau kekuatan dari kinerja dewan selama ini, bisa lebih diperkuat lagi. Sementara, hal-hal yang menjadi kelemahan bisa segera dicarikan solusi bersama.
”Yang terpenting kami selaku unsur pimpinan mewakili segenap anggota yang lain meminta maaf kepada publik apabila ada kekurangan kami dalam menjalankan amanat yang kami emban, secepatnya kami akan membangun kepercayaan publik kembali. Koreksi dari segala elemen masyarakat akan kami jadikan evaluasi dalam bekerja nantinya," pungkas Subaidi yang juga Ketua DPC PKB Jombang tersebut. (dio/rev)