Tak Bayar Dimuka, SPK Dishutbun Jombang Tidak Bakal Turun
Editor: dio
Wartawan: rony suhartomo
Minggu, 02 Oktober 2016 18:01 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Tak hanya realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), penggunaan anggaran pekerjaan proyek fisik di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Jombang pun tak luput dari sorotan. Sebagaimana diungkap sejumlah kontraktor di Kota Santri. Meski kembali hal tersebut dibantah Kepala Dishutbun Ilham Hero.
Para kontraktor pelaksana pekerjaan ini mengaku harus menyetorkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan fisik itu. Jumlahnya pun terbilang sangat fantastis. Berkisar 15 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. "Iya. Istilahnya kami beli ke Dishutbun. Kalau tidak ya tidak dapat apa-apa," ungkap salah seorang kontraktor kepada Bangsaonline, minggu (2/10).
BACA JUGA:
Bupati Jombang Serahkan BLT Pada Buruh Tani Tembakau
Dewan: Pungli Proyek PL di Dishutbun Jombang Sudah Lama
Implementasi DBHCHT Dishutbun Jombang 'Sarat Pungli'
Petani Tembakau Jombang Ungkap Indikasi Penyimpangan Implementasi DBHCHT
Kontraktor yang enggan disebutkan identitasnya ini mengatakan, besaran upeti yang diserahkan ke oknum pegawai Dishutbun itu bergantung dengan jenis pekerjaanya. Untuk proyek pembangunan jalan produksi, uang persembahan yang harus disetorkan sebesar 15 persen dari nilai kontrak. "Sedangkan untuk pembangunan saluran irigasi petani upetinya 20 persen," paparnya.