Dibalik Perubahan Kelembagaan Pemkab Jombang (1) Oknum Kadin Tawarkan Kursi Kabid Ratusan Juta | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Dibalik Perubahan Kelembagaan Pemkab Jombang (1) Oknum Kadin Tawarkan Kursi Kabid Ratusan Juta

Editor: dio
Wartawan: inunk
Rabu, 02 November 2016 06:37 WIB

Ilustrasi

Menurutya, banyak oknum pejabat setingkat kepala dinas (eselon II) disebut-sebut mulai bergerilnya melakukan rekruitmen. Bahkan, mereka secara terang-terangan dan tanpa malu menawarkan promosi jabatan kepada para anak buahnya. "Rata-rata oknum pejabat eselon II semua menawarkan ke anak buahnya untuk beli jabatan kabid, atau sekretaris," imbuhnya.

Besaran tarif yang dipatok dalam lelang jabatan ini pun bervariatif. Tergantung dengan siapa mereka berurusan dan posisi yang ingin diduduki. "Kalau untuk naik jabatan dari eselon IVa ke IIIb nominalnya Rp 100 juta. Tapi ada juga yang hanya Rp 60 juta, tergantung posisi itu dinas gemuk atau bukan dan siapa yang bawa," tambahnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mencontohkan, misalnya pegawai golongan IVa bisa dengan mudah untuk membeli kursi jabatan kepala bidang (Kabid). Asalkan, ia bersedia menyetorkan upeti sebesar Rp 100 juta kepada pejabat eselon II itu. "Uangnya diberikan kepada kepala dinas," jelasnya.

Sumber yang mewanti-wanti agar namanya dirahasiakan ini menuturkan, dalam jual beli jabatan ini, tidak melalui satu pintu. Namun, banyak perantara di dalamnya. "Kalau deal, uangnya diserahkan ke oknum itu. Kemudian oknum itulah yang menyetorkan dan mendapatkan memo. Memo itu juga yang diberikan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), sehingga langsung diplot," terangnya.

Banyaknya oknum pejabat eselon II yang melakukan jual beli jabatan ini, sengaja dilakukan. Karena, sistem yang digunakan sangat rapi, sehingga, praktik kotor ini tidak tercium pihak luar. Bupati Jombang Nyono Suharli diduga tidak mengetahui praktik nakal anak buahnya ini.

"Kompetensi pegawai yang beli jabatan juga diperhitungkan. Selain ada masukan dari perantara soal kinerja, juga ada uang pelicin. Makanya itu, nanti akan ada assessment sebelum pelantikan. Jadi memang sangat hati-hati," paparnya. (inu)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video