Perubahan OPD, Proyek di Kota Madiun Terancam Molor
Jumat, 06 Januari 2017 01:22 WIB
KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru mengancam pelaksanaan proyek konstruksi dan non-konstruksi di lingkup Pemerintah Kota Madiun molor. Sebab, perubahan OPD tersebut tidak diimbangi dengan perubahan peraturan wali kota (perwali).
Dampaknya, sampai saat ini bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Pemkot Madiun belum dapat melakukan pelelangan proyek. Kepala Bagian Adbang Pemkot Madiun Misdi mengakui, saat ini belum ada satupun proyek yang dilelang karena aturan yang lama belum diubah.
BACA JUGA:
Pesan Pj Wali Kota Madiun saat Buka Festival Bubur Nusantara
Dipimpin Pj Wali Kota Eddy Supriyanto, Upacara HUT ke-79 RI di Kota Madiun Berjalan Khidmat
Kukuhkan Paskibraka Kota Madiun untuk HUT ke-79 RI, Pj Wali Kota Beri Pesan Mendalam
DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD Tahun 2024 Kota Madiun
Dikatakannya, dengan OPD baru, seharusnya Perwali Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara elektronik perlu dilakukan revisi.
“Jadi kita fokus kepada software-nya dulu atau produk hukumnya yang mendasari kita bekerja sesuai aturan mainnya. Dengan adanya OPD yang baru, nanti kan login password-nya kita harus mengubah semuanya dan setelah itu teman-teman baru bisa bekerja, kemudian melaksanakan proses berikutnya,” kata Misdi, Kamis (5/1).