Gerindra dan PDIP Setuju Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Gresik Dikocok Ulang
Rabu, 11 Januari 2017 16:31 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bak gayung bersambut, usulan DPD II Golkar Gresik agar alat pimpinan dan alat kelengkapan DPRD dikocok ulang banyak yang merespon. Salah duanya dari DPC Gerindra dan DPC PDIP. Mereka mendukung usulan tersebut.
"Kalau memang ada usulan kocok ulang alat kelengkapan, ya kami welcome saja," kata Wakil Ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (11/1).
BACA JUGA:
Pansus 1 DPRD Gresik Tuntas Bahas Raperda SOTK Pemecahan BPPKAD
Terdampak Kekeringan, Kades Ganggang dan Anggota DPRD Gresik Minta BPBD Droping Air Bersih
Fraksi PKB DPRD Gresik Kritik Capaian PAD 2023
Usai Disorot DPRD, Kadispendik Gresik Hentikan Kerja Sama dengan LSM Mutiara Rindang
Menurut dia, rolling atau kocok ulang alat kelengkapan maupun pimpinan itu sah-sah dilakukan lantaran sudah ada aturannya. "Nanti teknisnya partai mengsulkan lewat fraksi," tuturnya.
Hanya, tambah Nur Saidah, sejauh ini belum ada usulan kocok ulang alat kelengkapan maupun pimpinan DPRD masuk ke DPRD.
Senada juga dikatakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj. Siti Muafiyah. Menurut dia, PDIP selaku pemilik 6 kursi setuju saja jika ada rolling alat kelengkapan. "Pada prinsipnya dalam rolling tidak ambisi untuk memperebutkan jabatan pimpinan di alat kelengkapan," ujarnya.
"Namun, kalau dalam rolling nanti PDIP diberikan jatah pimpinan di alat kelengkapan, PDIP berterima kasih. Pada prinsipnya dalam rolling, PDIP selalu menjunjung asas kebersamaan," jelas mantan anggota DPRD Gresik ini.
Sekadar informasi, saat ini di 6 alat kelengkapan dewan, memang tidak ada anggota fraksi dari PDIP yang menjabat ketua. Mulai dari empat komisi, A, B, C dan D, hingga dua alat kelengkapan lain, yakni BK (Badan Kehormatan) dan Banleg (Badan Legislasi).
"Memang PDIP tidak ambisi jabatan dalam kocok ulang alat kelengkapan ketika itu," cetus Muafiyah.
Menurut Muafiyah, untuk rolling alat kelengkapan 2016 lalu, PDIP hanya ingin mendudukkan 6 anggotanya di posisi alat kelengkapan sesuai dengan bidangnya masing-masing. "Kalau anggota fraksi itu memiliki background hukum, maka diletakkan di komisi hukum (Komisi A), yang memiliki background ekonomi ditempatkan di komisi keuangan (Komisi B) dan seterusnya," jelasnya.
Ditegaskan Muafiyah, langkah itu diambil, karena PDIP dalam periode tahun ini memiliki tugas untuk membesarkan partai. "PDIP Gresik ke depan ingin konsen membesarkan partai, bukan untuk berburu jabatan," terangnya.
Muafiyah mengatakan jika dirinya menyerahkan mekanisme kocok ulang itu kepada partai koalisi. "Dikasih jabatan monggo, tidak dikasih nggak apa apa," pungkasnya. (hud/rev)