FPI Minta Megawati Diperiksa, Kapolda Metro: FPI itu Ormas Intoleran
Senin, 16 Januari 2017 23:47 WIB
Beberapa spanduk yang dibawa massa bertuliskan "Copot Kapolda Jabar", "Copot Kapolda Metro", "Copot Kapolda Kalbar", "Ayo Habisi Penyerang Ulama", dan "Ayo Ganyang PKI".
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan membantah organisasi FPI dibeking TNI dan Polri. Iriawan menegaskan bakal menghukum ormas FPI jika terbukti melakukan pelanggaran pidana.
"Siapa beking FPI? TNI Polri? Jangan bicara sembarangan enggak ada urusan," kata Iriawan usai mengikuti acara Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).
Menurut dia, tak ada urusan dengan siapa pun untuk menindak ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu. Dia memastikan bakal memproses hukum jika ada anggota FPI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana saat melakukan unjuk rasa.
"Mereka ormas intoleransi, ditindaklanjuti kalau melawan hukum," tutupnya.
Irjen Pol M Iriawan tampak geram saat dikonfirmasi terkait adanya tuntutan FPI meminta Kapolri mencopotnya dari jabatan. "Siapa yang mau nyopot? Emang siapa dia mau copot saya? Enak aja," kata Iriawan dikutip dari Liputan6.com.
Menurut dia, seharusnya Imam Besar FPI Rizieq Shihab tak perlu membawa massa saat diperiksa oleh Polda Jabar beberapa waktu lalu. Sehingga persoalan dengan ormas GMBI tak terjadi.
"Oh enggak ada masalah, harusnya Rizieq kan enggak usah bawa-bawa massa kan jadi masalah sekarang," kata Iriawan.
Meski demikian, dia tak mau langsung menindak FPI tanpa ada pelanggaran yang dilakukan. Namun bila terbukti melakukan pelanggaran nanti akan ada proses hukum.
"Ya kita masih tangani hadapi tapi mengarah ke sana ada. Tidak ada kebal hukum nanti kita lihat perkembangannya kalau ada pelanggaran hukum. Enggak ada ragu ragu," kata Iriawan.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat mengambil langkah komunikasi dua arah saat ingin menyampaikan pendapat ke pemerintah. Imbauan itu dilontarkan Wiranto menyusul maraknya demonstrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, seperti yang terjadi di depan markas besar Polri, kemarin.
"Jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan atau menyudutkan pemerintahan. Itu yang tidak kita hendaki dalam negara demokrasi," ujar Wiranto dilansir Tempo.co.
Menurut Wiranto, unjuk rasa tak bermasalah, asal dilakukan sesuai aturan main. "Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya," ujar Wiranto.
Wiranto menekankan pentingnya kesadaran di masyarakat untuk membuat situasi menjadi tenteram. Menurut Wiranto, semua pihak harus fokus pada pembangunan dan kesejahteraan, bukan pada persoalan politik "Masyarakatnya jangan sedikit-sedikit demo, menghabiskan energi kita sebagai bangsa."
Wiranto tak ragu menampung aspirasi masyarakat, yang ingin menyampaikan pendapat ke pemerintah. "Tidak usah rame-rame, lima atau sepuluh orang ingin ketemu menkopolhukam, silahkan. Saya terima dengan baik pasti," ujarnya sebelum masuk ke gedung Gatot Soebroto Mabes TNI. ()