Sumamburat: Sunya Nora Yuganing Wong

Editor: Redaksi
Wartawan: --
Selasa, 04 September 2018 23:28 WIB

Oleh: Suparto Wijoyo*

BAGI WARGA Kota Malang, Sabtu, 1 September 2018 tidaklah elok melantunkan lagu yang menyuasanakannya. September Ceria yang disuaraemaskan oleh Vina Panduwinata itu akan terasa “hening” untuk akhirnya menundukkan kelam yang tanpa tengara. Sejak Jumat 31 Agustus 2018 terdapat 22 anggota DPRD Kota Malang berserta belasan pejabat Pemkotnya diperiksa berkenaan kasus korupsi yang selama ini telah diketahui publik menyeret 19 anggota yang terhormat. KPK melakukan proses hukum atas “pemanfaatan” APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Puluhan anggota DPRD Kota Malang itu melengkapi rekan-rekan sebelumnya dan khalayak menerawang penuh cemas bahwa Gedung Dewan akan suwung, karena penghuninya tinggal 4 orang saja. Begitu yang ramai diberitakan dan pileg akan menjadi ajang yang semestinya dapat digunakan untuk “menyucikan diri”.

Demokrasi tidak boleh dicederai oleh korupsi dan apa yang terjadi di Kota Malang sejatinya manifest paling terang mengenai “noktah” perpolitikan. Fakta yang terhelat memberikan kegerahan banyak pihak. Rakyat kebanyakan sampai dengan akademisinya merasa risih tentang realitas Kota Malang yang “melamunkan” dongeng yang semakin absur. Inilah kondisi semacam absurditas dalam novel sampar, La Peste karya sastrawan besar Perancis kelahiran Aljazair 7 November 1913, Albert Camus. La Peste terbit perdana tahun 1947 dan kini telah dialihbahasakan menjadi Sampar (2013). Narasi ceritanya sangat mewakili kompleksitas masalah korupsi di Republik ini yang di tahun 1954, Pramoedya Ananta Toer menyindirnya dalam novel Korupsi sebagai masalah moral individual yang bergeser ke arah problema sosial-politik. Suatu budaya “menjamah rame-rame dana rakyat” yang terintip secara diam-diam namun sistemik. Begitu anggitan tanpa ragu dan hal ini sungguh menggedor nalar sehat seluruh anak negeri ini. Suatu “wabah sampar” itu mendendangkan semarak dengan kebinasaan martabat. Tidakkah ini sudah sedemikian terang? Kisahnya benar-benar persis dengan “percepatan penyebaran penyakit sampar”.

Sikap KPK menuai simpati untuk memberikan kekuatan signifikan atas nama mandat demokrasi. Kalangan dewan dan birokrasi serta rekanan dapat belajar bahwa mempermainkan APBD itu “menampar” hak-hak rakyatnya. Kasus ini “menyempurnakan” deretan kisah rasuah yang sudah sering mencoreng wajah cantik Ibu Pertiwi di kancah pergaulan internasional yang semakin membanggakan. Prestasi Asian Games 2018 yang “mendebarkan bangga” tersayat oleh kuku “pelanggaran hukum keuangan daerah”. Investasi yang ramai hendak ditanamkan di daerah dapat terancam buyar adanya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video