Ribuan GTT dan PTT Trenggalek Turun ke Jalan Tolak Perekrutan CPNS
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Herman Subagyo
Kamis, 27 September 2018 22:58 WIB
"Kita bisa membagi menjadi dua isu, satu isu yang sifatnya nasional dan sangat terkait dengan kewenangan pusat, satu isu yang sifatnya lokal. Nah secara nasional memang perekrutan CPNS ini melibatkan kewenangan pusat dan beberapa aturan yang dirasa bagi para guru ini seperti pembatasan usia, itu menutup peluang-peluang mereka untuk bisa masuk" katanya.
Menurut Emil pemerintah pusat saat ini tengah berikhtiar mencari solusi yang baik yaitu sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sedang dirumuskan konteks Perpresnya.
"Nah ini kami kebetulan dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi kemarin berdialog dan keluarlah surat yang menyatakan sampai tanggal 3 Oktober mendatang kita akan menjaring aspirasi seluruh Bupati se-Indonesia. Untuk kemudian diambil sebuah sikap yang akan kita sampaikan ke pemerintah," terangnya.
Sikap ini, kata Emil, tentunya yang bersifat konstruktif bukan sifatnya malah memojokkan atau menyulitkan. Namun sebaliknya justru malah memberikan solusi dan harapan bagi para guru, terutama honorer K2.
"Namun demikian yang hadir disini bukan hanya K2, di sini banyak juga yang diangkat setelah tahun 2005 dan tidak masuk di honorer K2" cetusnya.
Masih menurut Emil, secara nasional yang mereka takutkan keberadaan dari guru-guru baru ini akan menggeser mereka. (man/ian)