Ribuan GTT dan PTT Trenggalek Turun ke Jalan Tolak Perekrutan CPNS

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Herman Subagyo
Kamis, 27 September 2018 22:58 WIB

Ribuan GTT dan PTT saat turun ke jalan. Foto: HERMAN S/BANGSAONLINE

TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Kabupaten Trenggalek turun ke jalan, Kamis (27/9). Aksi mereka ini guna meminta pemerintah daerah untuk mendukung mereka dalam menolak serta meniadakan tes CPNS sebelum mereka yang sudah mengabdi lama untuk diangkat menjadi PNS.

Sekitar pukul 08.30 WIB para GTT dan PTT perwakilan dari masing masing kecamatan se-Kabupaten Trenggalek berdatangan dan berkumpul di depan Masjid Agung Trenggalek.

Sebelum melakukan aksinya, mereka terlebih dulu menggelar apel untuk mendengarkan orasi yang disuarakan oleh Alif selaku ketua aksi tersebut. Setelah apel, mereka melanjutkan dengan berjalan mengelilingi alun alun kota Trenggalek sambil membawa spanduk yang bertulisan ungkapan aspirasinya serta menyanyikan lagu padamu negeri.

Di depan pendopo mereka bersorak menyampaikan aspirasinya dengan tertib dengan pengawalan anggota Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, sambil menunggu Bupati Trenggalek menemui mereka.

Tak lama berselang, Emil Dardak datang dan meminta beberapa perwakilan dari para pengunjuk rasa masuk ke pendopo untuk berdiskusi untuk mencari solusi atas persoalan yang tengah mereka alami.

Usai melakukan dialog dengan para pendemo, di hadapan puluhan awak media Emil Dardak menyampaikan bahwa isu ini terbagi menjadi dua.

"Kita bisa membagi menjadi dua isu, satu isu yang sifatnya nasional dan sangat terkait dengan kewenangan pusat, satu isu yang sifatnya lokal. Nah secara nasional memang perekrutan CPNS ini melibatkan kewenangan pusat dan beberapa aturan yang dirasa bagi para guru ini seperti pembatasan usia, itu menutup peluang-peluang mereka untuk bisa masuk" katanya.

Menurut Emil pemerintah pusat saat ini tengah berikhtiar mencari solusi yang baik yaitu sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sedang dirumuskan konteks Perpresnya.

"Nah ini kami kebetulan dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi kemarin berdialog dan keluarlah surat yang menyatakan sampai tanggal 3 Oktober mendatang kita akan menjaring aspirasi seluruh Bupati se-Indonesia. Untuk kemudian diambil sebuah sikap yang akan kita sampaikan ke pemerintah," terangnya.

Sikap ini, kata Emil, tentunya yang bersifat konstruktif bukan sifatnya malah memojokkan atau menyulitkan. Namun sebaliknya justru malah memberikan solusi dan harapan bagi para guru, terutama honorer K2.

"Namun demikian yang hadir disini bukan hanya K2, di sini banyak juga yang diangkat setelah tahun 2005 dan tidak masuk di honorer K2" cetusnya.

Masih menurut Emil, secara nasional yang mereka takutkan keberadaan dari guru-guru baru ini akan menggeser mereka. (man/ian)

1 2 Tampilkan Semua