Sumamburat: Inilah Debat yang Adil dan Beradab
Editor: Redaksi
Wartawan: --
Rabu, 16 Januari 2019 09:58 WIB
Terdapat skenario yang sudah disepakati oleh institusi negara yang bernama KPU dari lubuk jiwa yang berkencenderungan untuk menjadikan “pesta demokrasi” ini hanyalah seberkas “memori” yang menunjukkan adanya periode pemerintahan yang hendak bertahan ataukah diganti. Ini adalah tindakan yang dipersepsi bisa dianggap sebentuk perlawanan antara petahana dan penantang.Padahal tidak ada yang namanya penantang di negri ini melainkan hanya “persandiwaraan” saja untuk memenuhi tahapan pemilu yang harus diwarnai oleh “debat”. Padahal gawe ini sangat vital dalam kerangka penyelenggaraan kedauluatan rakyat yang sungguh tidaklah beradab apabila perdebatan ini mengina kecerdasan rakyat. Pemberian kisi-kisi dan rancang bangun skenario keberadaannya debat dengan bocoran adalah bentuk “ketidakberadaban” dengan rakyat yang sudah wajib sekolah.
Sudahlah. Ini adalah debat yang akan menyedot perhatian para pemilih yang sedang nganggur tentulah agar diberi tempat yang layak agar demokrasi tampil gagah. Para paslon diberi peran sesuai dengan kapasitasnya. Pertanyaan yang telah diberikan akan dipersiapkan jawaban oleh keseluruhan tim agar tidak ada yang diperganjilkan untuk dipergunjingkan rakyat dikemudian hari. Semua menjadi bertanya: siapa yang dipermalukan atau yang akan dipergunjingkan? Sebenarnya bukan para paslon melainkan seluruh pemilih, seluruh pemilik demokrasi, seluruh penggenggam kedaulatan, seluruh pemilih yang menentukan siapa yang dikehendaki untuk menjadi “imam shalat” lima tahun mendatang sampai tahun 2024.
Agenda debat kandidiat dengan pertanyaan yang ditebar melalui pemberikan “keterbukaan metode” agar para capres-cawapres sudah mengetahui tentang narasi pertanyaannya. Ini merupakan sisi gelap gerakan melecehkan demokrasi dan sangat menghina warga seluruh negeri. Anak-anak SD saja dilarang menyontek maka tidaklah etis dalam ukuran apapaun kalau capres-cawapres harus menyontek soal ujian, meski hal itu dianggap legal. Ketahuilah bahwa sesuatu yang legal belum tentu bermoral.
Pemberian materi debat melalui “tebaran kisi-kisi” merupakan tindakan gegabah sekaligus memotret diri sendiri pada tingkat ketidakmampuan menyeleksi pemimpin. Ya pemimpin yang berkualitas sudah semestinya menguasai urusan warganya dengan problem dan solusi yang tertata. Debat capres-cawapres pastilah tidak imun dari kalkulasi khalayak sebab hanya ada satu perhitungan dalam piplres: kalah atau menang tetapi tetap beradab. Inikah debat ala Indonesia?
*Dr H Suparto Wijoyo: Esais, Pengajar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta Ketua Pusat Kajian Mitra Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Airlangga.