Harga BBM Naik Rp 2.000, Pemerintahan Jokowi-JK Malas, Tak Kreatif
Selasa, 18 November 2014 18:24 WIB
Menurut dia, soal BBM yang paling mendasar justru di sisi hulu. Pemerintah seharusnya memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Soal BBM juga terkait dengan cost recovery yang telah naik hingga 200% dengan lifting yang justru turun sampai 40%.
Masih soal hulu BBM, Menkeu era Gus Dur yang dikenal gigih memperjuangkan ekonomi konstitusi ini berkali-kali menyarankan pentingnya pemerintah membangun kilang minyak (refinery) 3x200.000 barel. Dengan adanya kilang, pemerintah bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50% dari sekarang.
“Kesimpulan saya pemerintahan Jokowi hanya tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya. Lebih ironis lagi, besarnya kenaikan yang Rp2.000/liter itu persis dengan desakan Bank Dunia. Ini mengkonfirmasi, siapa sesungguhnya yang men-drive kebijakan ekonomi di negeri ini. Jargon berpihak kepada rakyat yang digembar-gemborkan Jokowi, ternyata palsu belaka,” tukasnya.
Pada kesempatan itu Zulkifli mengatakan, sependapat dengan Rizal Ramli. Dia mengatakan kenaikan harga BBM kali ini timing-nya tidak pas. Pasalnya, kenaikan justru diberlakukan saat harga minyak dunia cenderung turun.
“Saya juga persoalkan kenaikan sebesar Rp2.000 itu. Hitung-hitungannya dari mana? Apa tidak terlalu besar. Tapi saya ingin tegaskan, kenaikan harga BBM sama sekali bukan domain MPR. Hal itu sepenuhnya daerah pemerintah,” kata Zulkifli.
Sehubungan dengan itu, lanjut dia, MPR akan memanggil pemerintah untuk dimintai penjelasannya seputar kenaikan harga BBM. Mantan Menteri Kehutanan pada era SBY itu berharap rapat konsultasi dengan pemerintah bisa diselenggarakan secepatnya.
sumber : inilah.com