Pemkot Dikejar Target IMB Rusunawa, Operasional Terancam Molor Jika Meleset
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Eko Purnomo
Kamis, 31 Oktober 2019 16:40 WIB
Menurut ia, pengurusan IMB merupakan tanggungjawab pusat. Daerah hanya diminta membantu proses IMB. Namun, lanjutnya, penerbitan IMB tak semudah membalik telapak tangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adanya kajian UKL-UPL yang harus disertakan dalam pengurusan IMB tersebut.
"Lha anggaran kajian UKL-UPL butuh anggaran. Anggaran untuk kajian itu baru dimasukan dalam P-APBD tahun ini," jelasnya.
Lantaran baru dimasukan dalam P-APBD tahun ini, tambah Mashudi, pihaknya lantas baru mengerjakan proses kajiannya. Ia juga menambahkan, selain anggaran yang dibutuhkan untuk kajian UKL-UPL, pihaknya juga menganggarkan pembelian mebeler kantor rusunawa, CCTV, lahan parkir, dan pembangunan gapura.
"Anggarannya baru ada sehingga baru bisa dikerjakan. Ini sudah dalam proses dikerjakan," tambahnya.
Setelah melakukan kajian itu, imbuhnya, syarat itu lantas dimasukan ke Dinas Perizinan. "Yang jelas tahapan sudah dilakukan dalam anggaran PAK sekarang. Target tahun ini IMB selesai," tegasnya.
Untuk diketahui, rusunawa yang baru pertama kali dibangun di Kota Onde-onde ini terletak di Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon, tepatnya di depan MAN 1 Kota Mojokerto. Pembangunan rusun 4 lantai ini berjalan selama 2 tahun, yakni sejak tahun 2017 yang lalu.
Tahun pertama merupakan tahap penyiapan lahan oleh Pemkot Mojokerto. Pemerintah menghabiskan Rp 832,8 juta untuk pengurukan lahan seluas 5 ribu meter persegi. Pembangunan gedung rusun baru dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018. Dana yang digelontorkan mencapai Rp 24 miliar.
Rusunawa ini pun kini berdiri kokoh setinggi 4 lantai. Di dalamnya hanya terdapat 58 unit hunian dengan tipe 36. Meski telah selesai dibangun, rusun perdana di Kota Mojokerto tersebut hingga kini belum siap untuk ditempati. (yep/rev)