Menhub Puji Gerak Cepat Gubernur Khofifah, Rapat Pembangunan Transportasi Publik di Bandara
Editor: Tim
Kamis, 23 Januari 2020 14:58 WIB
“Jadi kalau di kota Batu bisa dilakukan assessment, Kota Malang juga mohon dibantu assessment. Karena ini investornya sudah final kira-kira dengan harga sepertiga dari LRT. Jika LRT sekitar Rp. 560-600 miliar per km, kalo ini Rp 160-an miliar per km. Kami pernah mendapatkan konfirmasi itu sudah sudah final lah kira-kira calon investornya. Begitu penjelasan Wali Kota Batu dan Wali Kota Malang kepada saya,” jelasnya.
Sementara Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memberikan apresiasinya atas inisiatif Gubernur Khofifah, yang bergerak cepat guna menyukseskan proyek-proyek pembangunan transportasi di Jatim, khususnya yang terdapat dalam Perpres 80 Tahun 2019.
“Saya hari ini ada beberapa kegiatan di Surabaya, pertama adalah merespons kunjungan bu Khofifah ke Menko Maritim untuk membahas berkaitan dengan kereta api, kapal, dan sebagainya. Pendek kata saya mengapresiasi, inisiatif rencana yang begitu intensif tentang transportasi. Karena dengan cara ini, maka pemerintah pusat bisa merespon secara konstruktif, agar Jawa Timur makin maju,” pujinya.
Menhub Budi mengatakan, berkaitan dengan moda kereta api di Gerbangkertosusila, pihaknya akan mempelajari hasil studi kelayakan dari konsultan asal Jerman. Berdasarkan hasil tersebut, dirinya akan menetapkan satu pilot project di ruas tertentu.
“Moda transportasi kereta api ini bisa menggunakan ART, bisa trolley bus, detailnya seperti apa nanti kita diskusikan. Karena kereta api ini maju sekali, dan banyak contoh-contoh di Eropa bagiamana penggunaan sarana itu. Surabaya menjadi kota yang nomor dua terbesar setelah Jakarta, tentunya harus mempersiapkan ini,” katanya.
Menhub Budi mengusulkan agar proyek ini dilakukan dengan metode KPBU atau PPP. Sehingga tidak terlalu memberatkan anggaran negara. Dirinya menginginkan, nanti ada satu sesi dimana pihak Pemprov Jatim datang ke Jakarta untuk membahas bersama proyek ini.
“Sekaligus kami juga mengusulkan agar Pemprov Jatim bersama KAI membuat satu perusahaan bersama-sama, untuk mengelola Perkeretaapian di Gerbangkertasusuila,” ujarnya.
Terkait pengelolaan Jembatan Timbang, Menhub Budi juga mengatakan bahwa pihaknya siap menyerahkan pengelolaan tersebut kepada Pemda Jawa Timur. Namun dengan catatan, supervisinya tetap dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI.
Di samping itu, terdapat sejumlah pengembangan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan di Jawa Timur. Di antaranya, untuk sektor perkeretaapian yang dilakukan pada tahun 2020-2024 meliputi rencana layanan kereta api regional, pembangunan jalur ganda lintas selatan. (Sidoarjo-Tulangan-Gunung Gangsir, Wonokromo-Mojokerto, Mojokerto-Jombang), rencana akses kereta api menuju Pelabuhan Teluk Lamong, rencana akses monorail dan tram, rencana akses kereta api menuju Bandara Juanda, dan peningkatan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya.
Di sektor perhubungan laut yaitu pengembangan pelabuhan pada kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Gerbangkertosusilo, Kepulauan Madura, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Selatan. Selain itu, program penyelenggaraan transportasi laut di wilayah Jawa Timur (jaringan trayek kapal perintis dan rute tol laut) serta program keselamatan dan keamanan pelayaran Jawa Timur (dukungan kapal patroli, sistem bantu navigasi pelayaran, dan kapal kenavigasian).
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, para Dirjen dari Kemenhub RI, yakni Dirjen Perhubungan Darat - Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Laut - R. Agus H. Purnomo, Dirjen Perkeretaapian - Zulfikri, kemudianDirektur Kepelabuhanan - Subagyo, ka. Otband Wil III Juanda - Naffan,v Kepala Syahbandar Tj. Perak - M. Tohir, Kepala OP Tj. Perak - Dahri, Direktur Poltekbang - Setyo , Direktur Poltekpel - Heru Susanto, beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta para wartawan dari berbagai media. (tim)