Salah Alamat, Demo RUU HIP Minta Jokowi Mundur, Kiai Asep: DPR Harus Minta Maaf kepada Rakyat
Editor: MMA
Jumat, 26 Juni 2020 14:36 WIB
Padahal, kata Kiai Asep, TAP MPRS nomor XXV/1966 jelas melarang komunisme, marxisme, leninisme dan paham lain yang betentangan dengan Pansila terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Karena itu anggota DPR yang merumuskan RUU HIP itu harus diganti,” katanya. Sebab, kata Kiai Asep, mereka telah melahirkan rumusan yang memberi peluang untuk masuknya komunisme.
Kiai Asep juga menyinggung keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini dipimpin Prof. Dr. Yudian Wahyudi. Menurut dia, lembaga itu tidak bermanfaat bagi rakyat dan juga bagi Pancasila itu sendiri. Karena itu ia setuju BPIP dibubarkan. “Dulu ketuanya bilang musuh besar Pancasila itu agama,” kata Kiai Asep.
Seperti diberitakan, tujuh partai di parlemen mendukung RUU HIP. Antara lain PDIP, Gerindra, PKB, PAN, Nasdem, Golkar, dan PPP. PKS menyetujui pembahasan RUU HIP dengan catatan. Sementara, Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan. Partai berlambang bintang mercy itu berpendapat tak ada urgensi dari pembahasan rancangan aturan tersebut di tengah pandemic Covid-19.
Sementara Menkopolhukam Mahfud MD dalam rilisnya kepada BANGSAONLINE.com, mengatakan bahwa Tap MPRS No 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme Marxisme dan Leninisme itu merupakan produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang undang sekarang ini. (MMA)