Hasil Sidak Komisi A, 19 Daerah di Jatim Siap Laksanakan Pilkada Serentak
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
Minggu, 26 Juli 2020 21:30 WIB
Namun, ada yang dikhawatirkan oleh Muzammil yang mantan Wakil Bupati Pasuruan ini. Hal itu terkait partisipasi masyarakat (parmas). Pasalnya, di tengah pendemi seperti ini seorang calon yang akan kampanye melalui tatap muka dibatasi hanya sekitar 50 orang saja. Jika sebelumnya bisa bertemu dengan ribuan orang seperti di tanah lapang, sekarang semuanya dibatasi.
"Saya berharap partisipasi masyarakat tidak turun di tengah pandemi Corona seperti saat ini. Kalau sebelumnya calon bisa bertemu dengan ribuan massa, kini dibatasi hanya 50 orang. Termasuk dulu KPU bisa menggelar dialog atau tatap muka dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kini tidak bisa karena anggarannya difokuskan pada pembelian APD dan penambahan TPS," papar Ketua Fraksi Nasdem itu.
Muzammil mengungkapkan, pihaknya berharap pilkada serentak digelar 9 Desember 2020 tidak tertunda lagi. Karenanya kalau sampai dilakukan pengunduran lagi, maka pemerintah akan menanggung dana yang lebih besar. Selain honor untuk KPPS juga pembentukan penjabat kepala daerah. Mengingat hampir semua wali kota dan bupati di 19 kabupaten/kota di Jatim masa jabatannya habis di bulan Februari 2021.
"Saya berharap tidak ada lagi pengunduran Pilkada. Kalau mundur banyak kerugian, terutama dari segi waktu dan biaya. Selain itu, animo masyarakat untuk melaksanakan hak pilih bisa menurun," pungkas Buya Muzammil. (mdr/ian)