SK Gubernur Tak Mampu 'Sentuh' Lokalisasi Di Kediri
Editor: Adi Susanto
Wartawan: Arif Kurniawan
Jumat, 30 Januari 2015 16:31 WIB
KEDIRI (BangsaOnline) – Kendati sejumlah lokalisasi prostitusi di seluruh daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur ditutup, lokalisasi di Kabupaten Kesidiri tetap beroperasi. Pemkab Kediri beralasan, tidak ditutupnya sejumlah lokalisasi itu karena tidak masuk kriteria sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim.
Kabag Humas Pemkab Kediri M. Haris Sitiawan mengatakan, lokalisasi yang ada di Kabupaten Kediri tidak termasuk kriteria lokalisasi yang harus di tutup sebagaimana SK Gubernur. Sejumlah lokalisasi itu direkomendasikan untuk dibina dan dimonitoring perkembangannya saja. “Lokalisasi yang ada di Kabupaten Kediri tidak termasuk dalam kriteria yang harus ditutup. Hanya direkomendasikan untuk di monitoring dan di bina saja,” jelas Haris. Jumat, (29/1/2015).
BACA JUGA:
Pemkab Kediri Apresiasi Wajib Pajak dan Pemdes yang Sukseskan Pemungkutan Pembayaran PBB-P2
Tuntut Redistribusi Lahan HGU, Ratusan Warga Puncu Geruduk Kantor Pemkab Kediri
Bupati Kediri Berharap Slogan HUT ke-79 RI Jadi Langkah Menuju Peradaban Baru
Jemaah Haji Sebut Pecel yang Dibawakan Dhito Jadi Kenangan Berkesan Selama di Mekah
M.Haris menambahkan, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerbitkan dua SK terkait penutupan lokalisasi di Jatim. Kedua SK itu yakni, SK Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi dan Perdagangan Wanita serta SK Gubernur Jawa Timur Nomor 460/031/2011 perihal Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur Dalam Rangka Rencana Penutupan Lokalisasi WTS.
Disinggung tentang kriteria lokalisasi yang harus ditutup, Haris mengaku tidak hafal secara rinci. Haris hanya menjelaskan sejumlah lokalisasi itu sudah dilakukan monitoring dan pembinaan ketrampilan.