Warga Coblosan Pilwali di Tengah Covid-19, Ini Langkah yang Dilakukan KPU Surabaya
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Senin, 26 Oktober 2020 18:15 WIB
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Ainur Rohim mengatakan, media massa harus imparsial atau netral. Hal ini juga merujuk pada berbagai aturan, yang menempatkan media sebagai bagian atau pilar demokrasi dan tidak boleh berpihak.
"Media massa harus menjadi imparsial, tidak boleh memihak. Bahasa lugasnya tidak boleh menjadi tim sukses paslon," ujar Ainur Rohim.
Dalam paparannya Air - begitu sapaan akrabnya, juga menyampaikan, betapa sulitnya media untuk bersifat adil dalam pemberitaan. Meski memberikan porsi pemberitaan yang sama, namun media tetap menempatkan berita paslon pada jam berbeda yang bisa jadi menjadi tanda ketidaknetralan media dalam proses pilkada.
"Kita sering melihat bahwa porsi pemberitaan yang sama, tapi di jam yang berbeda. Paslon yang disukai media bersangkutan beritanya dinaikkan pada prime time. Sementara paslon lainnya di jam non prime time. Ini kan bisa menjadi tanda ketidaknetralan media," lanjut wartawan senior di Surabaya itu.
Ainur Rohim juga menyebut perbedaan antara media massa dan media sosial. Jika media massa memiliki sensor internal yang berlapis, ada korektor, editor, dan pimred, maka medsos tidak memiliki tahapan itu, sehingga yang muncul lebih subyektif individu, dan bahasanya umumnya kasar. (dev/dur)