Kritisi Program BPNT di Pamekasan, Aktivis Kirim Surat Terbuka untuk Mensos RI
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yeyen
Selasa, 02 Maret 2021 22:31 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pamekasan kembali disorot. Kali ini oleh para aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart). Mereka mengirimkan surat terbuka untuk Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.
Basri, pengurus Alpart menyampaikan, pihaknya mengirimkan surat untuk Mensos Risma terkait persoalan program BPNT yang merupakan bantuan untuk masyarakat kurang mampu.
BACA JUGA:
Pertama Kali di Pamekasan, Gebyar Musik Daul se-Pulau Madura
Jurnalis Pamekasan Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran di Depan DPRD Pamekasan
RB Fattah Jasin Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacabup Pamekasan ke PBB
Buron 3 Tahun, Kakek Pemerkosa Anak di Bawah Umur hingga Hamil Akhirnya Ditangkap
"Kami berharap adanya dugaan penyelewengan program e-Warong sebagai penyalur BPNT di Pamekasan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Kemensos," harapnya.
Adapun isi surat yang dikirimkan Alpart ke Kemensos RI, di antaranya menyoroti e-Warong yang yang tidak mematuhi aturan pedoman umum (pedum) dalam melaksanakan penyaluran. Misalnya, agen tersebut tidak punya toko, seperti yang ada di Kecamatan Kadur
Selain itu, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga tidak diberikan barang sesuai kebutuhan, serta harga satuan barang tersebut terindikasi melebihi harga pasaran.
Menyikapi hal tersebut, Alpart menyampaikan hasil audiensi dengan DPRD yang dihadiri camat, TKSK, dan kepala dinsos, 24 November lalu. Ada beberapa poin hasil audiensi yang dikutip Alpart dan sudah direkomendasikan kepada tikor (tim koordinasi) kabupaten, antara lain meminta tikor meniadakan pemaketan bantuan karena tidak sesuai atau melanggar pedum.
Selain itu, meminta kepada Tikor Kabupaten Pamekasan mengeluarkan surat edaran terkait standarisasi beras berkualitas baik, dan meminta BNI memblokir e-Warung yang tidak memenuhi persyaratan serta melanggar aturan.
Alpart juga meminta Tikor Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diduga turut 'bermain' dalam penyaluran BPNT kepada KPM. (yen/rev)