Rekrutmen Pendamping Desa di Sumenep Batal Dilaksanakan
Editor: Revol
Wartawan: Faisal
Selasa, 24 Maret 2015 18:03 WIB
Disinggung soal pemberian honor bagi petugas, dirinya masih belum bisa memberikan kejelsan. Sebab, selain juknisnya masih belum turun, honorer petugas dibayar oleh pemerintah pusat. ”Secara teknis kinerja para pendamping nantinya tidak jauh berbeda dengan program PNPM-P,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengatakan, meskipun dirinya masih belum mengetahui juknisnya, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang tetap mempertahankan eks petugas PNPM-P dinilai tidak baik.
Pasalnya, upaya tersebut dinilai telah mencekal kreatifitas sejumlah masyarakat yang lain. Utamanya bagi warga yang telah mempunyai kemampuan dan persyaratan untuk menjadi tenaga pendamping desa.
”Jadi menurut saya, tidak perlu mempertahankan petugas yang lama. Apalagi saat ini program baru, bukan program PNPM. Ya harus terbuka, open. Jangan sampai membatasi hak-hak orang lain, itu tidak baik,” katanya.
Apalagi, lanjut Politisi PPP asal Kecamatan Lenteng itu, posisi pendamping sangatlah berat, karena berkaitan dengan realisasi program dan bantuan keuangan yang akan digelontorkan pemerintah di setiap desa.
”Jadi, personelnya juga harus diduduki oleh orang yang profesional. Sehingga, realisasi anggarannyapun sesuai juknis yang diinginkan pemerintah,” tukasnya.