Ungkap Fakta Kasus Pemberhentian 128 PTT, DPRD Kota Probolinggo Bentuk Pansus

KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Probolinggo membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus pemberhentian 128 pegawai tidak tetap (PTT) RSUD dr Mohamad Saleh. Pansus itu dibentuk dalam rapat paripurna pada Sabtu (5/3).

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengatakan pansus itu terdiri dari 9 anggota. "Pansus ini dibentuk terkait dengan masalah 128 PTT yang diberhentikan dari RSUD dr Muhamad Saleh," katanya kepada sejumlah wartawan.

Dengan dibentuknya pansus itu, politikus dari PKB itu berharap bisa mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan kasus tersebut. "Apalagi ada kabar KKN (pungutan) pada saat rekrutmen PTT itu. Nilainya juga tidak tanggung-tanggung, berkisar Rp 30 juta sampai Rp 50 juta," katanya.

Mujib mengaku belum tahu, apakah rekrutmen 128 PTT yang dipecat itu dilakukan pada masa periode wali kota sekarang atau periode sebelumnya. "Kalau melihat masa kerjanya, ada PTT yang sudah belasan tahun bekerja," sebut Abdul Mujib yang juga Ketua GP Ansor Kota Probolinggo itu.

Sebelum pansus itu terbentuk, wacana penolakan terhadap pembentukan pansus itu bergulir. Mujib pun tidak menampik adanya penolakan tersebut. "Memang ada penolakan sebelumnya, namun setelah sidang paripurna digelar kenyataannya tidak ada," tandasnya.

Dia menegaskan, masa kerja pansus itu selama satu bulan. Jika dalam waktu itu pansus belum menemukan fakta-fakta yang sebenarnya, masa kerja pansus bisa diperpanjang.

"Jadi pansus itu bukan menghakimi, tetap bekerja untuk mengungkap fakta. Jika fakta itu ditemukan, maka pansus akan menyerahkan persoalan itu kepada pihak aparat penegak hukum (APH)," tegasnya.

Sementara dalam sidang paripurna tersebut, Syaifudin Anggota FKB terpilih sebagai ketua pansus. Sedangkan wakil ketuanya dari Fraksi PKS-Demokrat, Heru Istiadi. Serta tujuh anggota lainnya, Eko Purwanto (FKB), Andre Purwanto (PDIP), Supriyanto (PDIP), Abdus Syukur (Golkar), Cahyono (Gerindra), Sibro Malesi (NasDem), dan Zainul Fathoni (PPP). (ugi/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News