Sikapi Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur 2021, Fraksi Gerindra Puji Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Sikapi Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur 2021, Fraksi Gerindra Puji Pertumbuhan Ekonomi Jatim Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim. foto: ist.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 telah menyelesaikan tugasnya. Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan pansus LKPJ untuk pihak eksekutif.

Muhammad Fawait, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, mengatakan sejumlah rekomendasi pansus itu merupakan masukan yang bagus untuk eksekutif.

Baca Juga: Perubahan Nomenklatur BPR Jatim, Adhy Karyono: Optimalkan Peran untuk Tingkatkan Ekonomi

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi capaian eksekutif selama tahun anggaran 2021. Meskipun ada sejumlah catatan seperti pendataan aset dan rendahnya jumlah kredit yang disalurkan Bank Jatim.

"Dari hasil diskusi Fraksi Gerindra, termasuk rekomendasi pansus LKPJ, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian eksekutif di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah," terang Fawait yang juga anggota pansus LKPJ, Selasa (26/04/2022).

Politikus muda yang karib disapa Gus Mufa ini menyontohkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang relatif baik. Pertumbuhan ekonomi Jatim lebih tinggi dari provinsi lain, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

Menurut Bendahara DPD Partai Gerindra ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan. Apalagi penurunan angka kemiskinan di Jatim juga tertinggi secara nasional.

"Di saat masih dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Jatim relatif tinggi. Demikian pula dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Saya kira ini prestasi Gubernur Khofifah dan jajarannya yang patut diapresiasi," ujar Gus Mufa.

Kader Ansor Jatim ini mengatakan, kemiskinan memang masih menjadi masalah klasik di Jawa Timur. Namun kalau melihat lebih seksama, mayoritas kemiskinan terdapat di pedesaan dan di sekitar perkebunan yang notabene ranah pemerintah pusat.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945

Dengan demikian, menurut Fawait, pengentasan kemiskinan di Jawa Timur juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebab, perkebunan yang ada di Jawa Timur dikelola oleh Perhutani, PTPN atau BUMN.

"Karena itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Fraksi Gerindra membuka diri bersinergi dan bergandengan tangan dengan eksekutif untuk mengatasi masalah sosial di Jawa Timur," pungkas Alumnus Fakultas Ekonomi Unair ini. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO