Ketua DPRD Jatim ketika menerima LKPJ Tahun Anggaran 2025 dari Gubernur Khofifah.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jatim menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada, Rabu (13/5/2026).
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas penerimaan laporan tersebut. Menurut dia, momentum ini sebagai wujud harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan.
"Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang," ujarnya.
Khofifah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis, seperti alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, serta capaian sektor pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jatim berhasil memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi. Sementara di sektor kesehatan, angka stunting Jawa Timur tercatat terendah kedua nasional setelah Bali, dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempati posisi tertinggi kedua nasional.
Khofifah juga menyinggung kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Jatim yang mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada 2025.
"BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Oleh karena itu menilai kinerja BUMD tidak bisa menggeneralisir," katanya.
Ia menegaskan, berbagai penghargaan yang diterima Jawa Timur merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas konsistensi Jawa Timur sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Pemprov Jatim.
"Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," paparnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
