Para pimpinan sidang Komisi Rekomendasi Kongres III Pergunu di Gedung Pascasarjana Insitut KH Abdul Chalim Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Sabtu (28/5/2022). Foto: MMA/ BANGSAONLINE.com
Ada juga peserta yang usul agar para guru non-PNS terlibat politik praktis agar bisa ikut menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing.
Suasana makin panas ketika membahas soal korupsi. Ada yang usul agar presiden berperan aktif mendorong penegak hukum - terutama KPK dan Kejaksaan Agung - untuk lebih serius memberantas korupsi.
BACA JUGA:Singgung Peran NU, Kiai Asep: Kita Punya ITS dan ITB Tapi Tak Bisa Buat Motor, Apalagi Rudal
“Agar presiden dalam mengangkat penegak hukum seperti Kejagung benar-benar orang yang serius memberantas korupsi,” kata salah seorang peserta.
Namun usulan ini dipotong oleh peserta lain. Ia minta redaksionalnya tidak spesifik kepada presiden, tapi pakai istilah pemerintah agar mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
