Khusus tahun ini, lanjut Khofifah, ada penurunan target PTSL dari 1,8 juta menjadi 830.000 bidang tanah. Hal tersebut karena Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian anggaran.
Karena itu, ia mengapresiasi beberapa bupati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk percepatan penyelesaian PTSL. "Saya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota guyub bergotong-royong, semuanya ikut serta melakukan percepatan pemenuhan," tegasnya.
"Kalau misalnya kita mengandalkan dari pusat, secara kalkulatif target itu kemungkinan tidak tercapai, maka kabupaten/kota bisa mendukung untuk bersama-sama melakukan percepatan pemenuhan target PTSL 2024 tuntas," ajak gubernur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
Mantan Menteri Sosial RI tersebut juga berharap penuntasan masalah agraria dan sertifikasi tanah di Jawa Timur pada tahun 2024. "Ayo sisanya ini sama-sama kita petakan bersama percepatan pemenuhannya," ucapnya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Jonahar mengapresiasi Jawa Timur yang telah merampungkan 1,3 juta bidang tanah pada tahun 2021. Jumlah itu menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak yang mengeluarkan sertifikat untuk penduduknya.
Karena itu, ia memuji komitmen Gubernur Khofifah dalam menyelesaikan PTSL di Jawa Timur. Ia menyatakan sia menindaklanjuti Gubernur Khofifah agar kembali menggelar Rakor Sinkronisasi GTRA se-Jatim.
Menurut Jonahar, beberapa langkah yang diambil Gubernur Khofifah untuk mendukung percepatan penyelesaian PTSL di Jatim bisa diadaptasi oleh Menteri ATR/BPN untuk diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.
"Beliau kalau dengan Ibu Gubernur usulan-usulannya selalu dicontoh untuk seluruh Indonesia. Kemarin untuk tri juang Ibu Gubernur menulis surat kepada bupati/wali kota se-Jawa Timur juga dicontoh oleh Pak Menteri, disebarkan di seluruh Indonesia dan isnyaAllah usulan Ibu Gubernur akan saya sampaikan kepada Bapak Menteri," ucap Jonahar. (dev/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News