Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Madura, Tesar Pratama.
"Kenapa harus dikurangi ke 10%, karena pertimbangan untuk bidang kesehatan," tegas Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Madura ini saat diwawancarai.
"Kalau historinya mas, kesehatan itu minimal 50%. Jadi bisa 60%, bisa juga 70%. Terus tiba-tiba turun ke 25%. Jadi, cukup tinggi banget kan turunnya. Akhirnya itu (bidang penegakan hukum) dikembalikan ke kesehatan sekitar 15%. Dan penegak hukum akhirnya 10% (tahun 2022 ini)," tambah Tesar.
Tapi tidak perlu khawatir, sambung Tesar, dirinya merijit, kalau dari 10% DBHCHT di Madura saja seperti kemarin, Pamekasan mendapat Rp64,5 miliar.
"Jadi 10% nya kan Rp6 miliran. Masih sangat besar. Kalau Bangkalan (tahun 2021), itu Rp16-17 miliar. Berarti kalau 10% berarti sekitar Rp1,6-1,7 miliar. Itu anggaran yang cukup besar untuk anggaran-anggaran," jelas tesar secara umum memaparkan perhitungan anggaran kepada awak media.
"Tapi memang, nantinya kembali pada kebijakan pemerintahdaerah," pungkasnya. (dim/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
