
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Ngawi, Kamis (28/07/2022).
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi kali ini, Kajati Mia juga menyempatkan untuk memberikan pencerahan kepada pimpinan OPD dan camat yang hadir terkait permasalahan tindak pidana korupsi (tipikor).
Baca Juga: Jatim Sumbang 11 Event Festival di KEN 2025, Gubernur Khofifah: Terbanyak se-Indonesia
Hal tersebut disampaikan dengan tujuan agar tindak pidana korupsi menjadi bayang-bayang bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah untuk pembangunan daerah. Sebab menurutnya, banyak terjadi para pemangku kebijakan yang enggan menyerap anggaran untuk pembangunan dengan alasan takut salah dan berujung terjadi masalah tindak pidana korupsi.
Sehingga, proyek strategis pelaksanaan pembangunan jadi terhambat. Diharapkan dengan memahami aturan yang sesuai para pejabat tidak akan tersandung dengan perkara tindak pidana korupsi di kemudian hari.
"Dengan memahami tata aturan dari penggunaan anggaran pasti tidak akan timbul masalah di kemudian hari," jelas Mia.
Baca Juga: Info BMKG Hari ini Minggu 23 Februari 2025: Cuaca Jatim Masih Hujan Lebat, Surabaya Jam Berapa?
Sedangkan pencerahan yang digelar di Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi tersebut menurut Kajati Jatim sesuai permintaan dari pihak Pemkab dan Sekda Ngawi. Dengan harapan apabila para pejabat memahami dan mengerti peraturan yang berlaku, tidak akan terjerat masalah. Dan tentunya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang ada.
"Pak Sekda bersama jajarannya yang meminta kami untuk memberikan pencerahan, bagaimana sebenarnya tata cara penyerapan anggaran biar tidak masuk ke ranah tipikor," terangnya.
Menurutnya untuk kasus yang masuk di ranah tipikor dan ditangani Kejati Jatim hampir merata untuk di Jawa Timur. Dan yang terjadi akibat perencanaan yang kurang matang sehingga mengakibatkan masuknya ke ranah tipikor.
Baca Juga: Khofifah Resmi Dilantik Gubernur 2 Periode, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka
"Untuk fenomena di Jawa Timur ini biasanya disebabkan perencanaan kurang matang," pungkasnya. (nal/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News