Aliansi Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) dan BEM UNARS turun jalan menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung Pemerintah Kabupaten, KAmis, (08/09/2022).
Suasana semakin memanas, sempat terjadi desakan-desakan antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Namun untungnya masih terkedali dengan baik.
Beberapa perwakilan pendemo menerima tawaran dialog dengan pemerintah daerah. Dari forkopimda tampak hadir wakapolres, dandim, kejari, dan sekda.
Dalam dialog yang dilaksanakan di Intelegensia Room Lantai II Gedung Pemkab Situbondo, perwakilan demo menyampaikan 4 tuntutan. Yaitu; pertama, menolak dengan tegas kebijakan kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah memberantas mafia bahan BBM dengan sungguh-sungguh. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Keempat, mendorong pemerintah membuka ketertiban masyarakat dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Keingingan mahasiswa mendesak bupati untuk tanda tangan pernyataan itu bertepuk sebelah tangan. Sekda berkilah yang berwenang tandatangani adalah bupati. Perwakilan demo merasa kecewa. Mereka meninggalkan ruang dialog sebelum berakhir.
Sekda Wawan juga enggan berkomentar kepada ketika HARIAN BANGSA mau mewawancarai.
Berbeda dengan bupati, para pimpinan DPRD menerima para mahasiswa. Bahkan Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi langsung membubuhkan tandangan di kertas yang telah dipersiapkan oleh mereka.
“Karena pimpinan DPRD kolektif, maka di sini, saya secara pribadi setuju menolak kenaikan BMM. Dan (kami) akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa PMII Unars melalui jalur politik kami,” kata Edi.
Moh Aini, Ketua PK PMII Unars, menyatakan kepada para wartawan bahwa para mahasiswa sangat kecewa terhadap Bupati Karna karena tidak mau ditemui. “Kami akan kawal terus masalah kenaikan harga BBM,” katanya. (Syaiful Bahri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
