Bupati Situbondo bersama wakilnya, serta pimpinan dewan di hadapan peserta rapat paripurna.
Daftar Isi
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - DPRD Situbondo menggelar rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Kamis (2/10/2025).
Dalam agenda tersebut, disampaikan asumsi pendapatan APBD 2026 sebesar Rp1.732.329.756.673, mengalami penurunan sekitar Rp104 miliar dibanding tahun sebelumnya.
"Kita sudah dapat dokumennya, Rp104 miliar yang dikurangi," kata Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, usai rapat kepada wartawan.
Ia menyebut penurunan ini sebagai dampak berkurangnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah akibat maraknya kasus korupsi.
"Nyatanya begitu, banyaknya korupsi di daerah akhirnya diambil kebijakan mengurangi transfer ke daerah," ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Situbondo mengajak seluruh pihak untuk mereposisi cara pandang terhadap APBD agar lebih merepresentasikan kepentingan rakyat. Ia berkomitmen mengurangi pos belanja yang dianggap boros.
"Misalnya mamin, perjalanan dinas, kemudian studi banding," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor usaha dan sumber daya lokal.
"Pajak P2 orang miskin tidak mungkin, pendapatan yang bisa dinaikkan optimalisasi perusahaan-perusahaan, termasuk tambang, MLB," ucapnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Bupati menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah tetap akan berjalan optimal dan mendukung program prioritas nasional.
"Kita jalani dengan segala keterbatasan," katanya.
Rincian APBD 2026
Dalam sambutan tertulis, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1.732.329.756.673, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307.932.097.656. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.783.903.112.650. Pembiayaan daerah berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025 sebesar Rp51.573.355.977.
Fokus Pembangunan 2026
Tema pembangunan Situbondo tahun 2026 adalah 'Optimalisasi Sumberdaya Pembangunan dan Penguatan Landasan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif'.
Fokus pembangunan meliputi:
- Transformasi Sosial: Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM (People Centered Development), kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- Transformasi Ekonomi: Insentif dan hilirisasi sektor strategis, peningkatan nilai tambah melalui diferensiasi komoditas unggulan (City Branding).
- Transformasi Tata Kelola: Efisiensi dan peningkatan kualitas pemerintahan.
Bupati mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama.
"Ini sudah turun dari 11,57% menjadi 11,17%, enam bulan sudah turun," katanya.
Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menyatakan bahwa seluruh pos anggaran akan dibahas secara rinci dan seimbang sesuai mandat dan prioritas KUA PPAS 2026.
"Kita akan bahas lebih detail nanti," ucapnya.
Rapat paripurna juga mengagendakan pengumuman Masa Reses I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026.
Berdasarkan absensi, rapat dihadiri oleh 23 anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Forkopimda, kepala OPD, para kabag, camat, serta pimpinan BUMN dan BUMD. (adv/sbi/mar)
