PKS Kota Kediri Tolak Kenaikan Harga BBM

PKS Kota Kediri Tolak Kenaikan Harga BBM Pengurus dan kader PKS Kota Kediri saat menggelar flashmob di kawasan Taman Brantas. Foto: Ist

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - DPD PKS Kota menggelar aksi flashmob di Taman Brantas, Sabtu (10/9/2022). Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga bersubsidi.

Ketua DPD PKS Kota , Mukti Wibowo, mengatakan bahwa para pengurus, kader, dan seluruh anggota partai menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bersubsidi. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan yang dianggap membebani dan menyusahkan rakyat itu.

Baca Juga: Usai Mediasi Antara Warga Satak Kediri dan LMDH Budi Daya, Hak Garap Lahan Perhutani Dibagi Rata

"Momentum kebijakan tersebut tidak tepat, karena kondisi ekonomi masyarakat belum pulih setelah dilanda pandemi Covid-19 dan melambungnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan harga bersubsidi yang mencapai hingga 30 persen ini akan menimbulkan efek domino akibat meningkatnya biaya transportasi dan ongkos produksi, sehingga harga-harga kebutuhan pokok akan naik, menurunkan daya beli masyarakat, memukul sektor UMKM, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan di Indonesia.

Ia menyebut, pemerintah telah mendapatkan mandat dari rakyat dan sudah menjadi kewajiban untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Bantuan sosial non-tunai dan bentuk bantuan langsung lainnya dinilai tidak menyelesaikan masalah karena bersifat sementara.

Baca Juga: Pimpinan Gereja Ortodok Rusia, Apresiasi Pembangunan Pesantren Jatidiri Bangsa di Kediri

"Bantuan yang diterima tidaklah sebanding dengan meningkatnya harga-harga, apalagi kalau usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi mereka terpukul," tuturnya.

Mukti menegaskan, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan  bersubsidi. Partai berlambang padi dan kapas beserta bulan sabit akan terus mengawal serta membela kepentingan rakyat, mendesak pemerintah untuk mereview kebijakan dengan mengutamakan rakyat, dan mengkaji serta menunda proyek-proyek yang tidak prioritas, seperti IKN atua pun kereta api cepat.

"Pemerintah juga harus menghemat anggaran dengan mengurangi jabatan-jabatan dan departemen tidak urgen, yang dalam pemerintahan saat ini posturnya jumbo," pungkasnya. (uji/mar)

Baca Juga: Ini Hasil Pertemuan Warga yang Tuntut Garap Lahan Perhutani dengan LMDH Budi Daya Satak Kediri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'BI Kediri Gelar Bazar Pangan Murah Ramadhan 2024':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO