Jabatan Bupati Karna Tinggal 1,5 Tahun, Mampukah Buat Terobosan Situbondo Maju?

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Perubahan yang dijanjikan Bupati Situbondo Karna Suswandi dinilai berjalan terseok-seok. Apalagi kebijakan pemerintah pusat terkait pilkada serentak membuat waktu efektif jabatan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada 2019 hanya 3,5 tahun. Belum lagi pandemi Covid 19 yang menimpa Indonesia sejak awal 2020.

Berbagai faktor itu disebut-sebut menjadi hambatan Bupati Karna membangun Situbondo Maju. Pada sisi lain ekspektasi masyarakat terhadap perubahan tetap tinggi. Mereka berharap Bupati Karna mampu merealisasikan janji-janji perubahan Situbondo Maju.

Kini justru suara-suara sumbang penuh pesimisme bermunculan. Kondisi politik yang tidak kondusif, nihilnya program pembangunan yang dijanjikan, pupuk langka, kisruh Dana PEN, kasus korupsi yang sedang berlangsung mebambah pesimisme semakin tinggi.

Nah, dengan sisa waktu efektif 1,5 tahun mampukah Bupati Karna merealisasikan janji perubahannya? HARIAN BANGSA berusaha mengungkap suara masyarakat dengan wawancara beberapa nara sumber yang kompeten.

Diantaranya dengan Amirul Musthofa (Amir), Ketua LSM Syndicate di Warkop Jl. Basuki Rahmat, Selasa (20/09/2022). Juga wawancara dengan Dr. KH. Muhyiddin Khotib, M.Hi di Kantor PCNU Situbondo, Rabu (21/09/2022).

Terakhir dengan Dini N Aini, M.Si, (Dini), Dosen FISIP Universitas Abdurrahman Saleh (Unars) Situbondo melalui saluran telpon, Rabu (21/09/2022).

Ketiga nara sumber yang diwawancarai HARIAN BANGSA punya penilaian sama bahwa jalannya perubahan Bupati Karna dinilai stagnan. Janji-janji politik Bupati Karna masih bersifat tambal sulam sebatas formalitas dan rutinitas. Masyarakat belum merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang dijanjikan.

Amirul Musthofa menilai bahwa perubahan belum berjalan sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Menurut mereka, sejauh ini hanya berjalan sebatas formalitas rutinitas. Belum ada langkah-langkah besar yang dilakukan Bupati Karna.

Meski demikian ia mengaku mengapresiasi dibukanya Pelabuhan Jangkar untuk Indonesia Timur. “Walau ini belum cukup karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Jangan sampai ekspektasi yang besar dari masyarakat tidak diakomodir oleh kepala daerah,” kata Amir.

Sementara Kiai Muhyiddin berharap Bupati Karna bisa melakukan terobosan besar untuk memajukan Situbondo. Terutama dari sisi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Indikatornya angka pengangguran berkurang, investor masuk. Tapi ini masih belum dirasakan,” ungkap Kiai Muhyiddin

Pendapat senada disampaikan Dini. Menurut dia, beberapa hambatan yang menjadi kendala agenda perubahan tidak berjalan optimal adalah refocusing angaran akibat pandemi covid-19.

Selain itu, kebijakan pilkada serentak juga barakibat pada terpangkasnya waktu masa jabatan Buapti dan Wakil Bupati efektif hanya 1,5 tahun.

“Refocusing anggaran akibat pandemi berdampak janji perubahan tidak berjalan efektif,” kata Dini. (Syaiful Bahri)