Tuntut Penanganan Sengketa Lebih Transparan, Puluhan Korban Mafia Tanah Demo di Depan PN Sidoarjo

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga korban mafia tanah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Selasa (15/11/2022).

Mereka menuntut, penanganan sengketa tanah agar transparan dan objektif.

Baca Juga: Sejoli di Wonoayu Sidoarjo Diamankan saat Akan Transaksi Sabu Sistem Ranjau

Salah satu korban, Azza Irene Mufia mengatakan, keluarganya merupakan korban sengketa tanah, dimana dua objek tanah dengan luas 12,9 hektar, diklaim oleh pihak lain. Padahal, tanah tersebut, sudah bersertifikat.

"Tiba-tiba mereka mengajukan gugatan perdata di PN Sidoarjo, PTUN, ingin mengklaim dua hektare bagian atas nama M dan 2,9 hektare atas nama I," katanya.

Menurutnya, gugatan atas nama M sudah pada tahap peninjauan kembali (PK) dan ditolak, Sedangkan, gugatan lainnya, dengan menggunakan nama I, saat ini diterima. Bahkan, sudah pada tahap upaya untuk dieksekusi dan konstatering pun juga sudah dilakukan.

Baca Juga: Direksi dan Karyawan Sekar Laut Sidoarjo Kompak Dukung Khofifah, Disebut Cagub Paling Ngayomi

"Waktu konstatering itu batas-batas yang ditunjuk oleh pemohon itu salah semua. Tapi, kenapa oleh PN itu dikabulkan serta dianggap jika konstatering hanya formalitas saja," jelasnya.

Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) DPC Sidoarjo, Chamim Putra Ghafur mengaku, pihaknya sudah banyak menerima aduan masyarakat menyangkut sengketa tanah. Misalnya, sengketa yang dialami ahli waris H. Djen bin Oemar.

Baca Juga: Kepergok Pemilik saat Beraksi, Maling Motor di Anggaswangi Sidoarjo Ditangkap Warga, 1 Orang DPO

"Jadi ada konstatering yang dilakukan. Tapi kami menilai tidak sesuai dengan aturan. Artinya kami berunjuk rasa ini ingin meminta agar konstatering ini ditunda," jelasnya.

Perwakilan pengunjuk rasa di mediasi oleh Kepala PN Sidoarjo, Surarjo di ruang Command Center PN Sidoarjo. Pihak PN Sidoarjo, hanya melaksanakan permintaan dari pihak pemohon.

Humas PN Sidoarjo, Affandi mengaku, pihaknya melaksanakan permintaan dari pemohon yang menang dalam perkara gugatan. Sehingga, pihaknya juga menunggu adanya perlawanan hukum, agar menjadi suatu pertimbangan.

Baca Juga: Wamen ATR/BPN Tekankan Penguatan Sinergitas untuk Berantas Mafia Tanah

"Tapi kalau memang perlawanannya tersebut nantinya tidak beralasan ya tetap akan dilanjutkan," pungkasnya. (cat/sis).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News